Mau Pasang Panel Surya di Atap Rumah? Izin Dulu ke PLN

Pembangkit listrik tenaga surya (Foto: REUTERS/Kim White)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan telah meneken Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero).

Dalam beleid tersebut, pemasangan PLTS Atap harus terlebih dahulu mendapat izin dari PLN. Vendor yang menyediakan jasa pemasangan solar PV rooftop pun syaratnya lebih ketat, harus berbentuk Badan Usaha. Hal tersebut ini diatur dalam Pasal 7 sampai 11 di Permen ESDM No. 49/2018.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir membenarkan jika dalam aturan tersebut pihak yang mau membangun PLTS Atap harus mendapat izin PLN. Syarat tersebut diberlakukan agar PLN tidak kewalahan dengan listrik yang diekspor pengguna karena perusahaan harus menyediakan kapasitasnya.

"Maksudnya gini, itu kan sistem tidak bisa serta merta, dalam arti kata semua orang pasang tapi kita tidak mempersiapkan sistemnya, kapasitasnya, jangan sampai mereka masuk ke sistem menyebabkan gangguan di sistem itu sendiri," kata Sofyan usai acara Kompas 100 CEO Forum di JCC, Jakarta, Selasa (27/11).

Sofyan mengaku khawatir jika listrik dari PLTS atap yang diekspor ke PLN ini menggangu jaringan sistem perusahaan. Jika itu terjadi, penyaluran listrik yang sudah stabil bisa saja tidak berjalan seperti seharusnya.

Sebelumnya aturan baru dalam Permen 49/2018 ini diprotes oleh Perkumpulan Pengguna Surya Atap (PPLSA). Ketua PPLSA Bambang Sumaryo mengatakan kini pemasangan PLTS atap jadi lebih birokratis karena harus meminta izin kepada PLN terlebih dahulu.

"Vendor skala kecil sudah enggak boleh melakukan pemasangan lagi. Padahal kalau hanya pasang 1-2 panel surya di atap itu kan simpel saja, sekarang jadi ribet," ujarnya.

Karena itu, Bambang meminta aturan ini ditinjau ulanng agar benar-benar dapat menarik minat masyarakat memasang PLTS Atap. "Kalau seperti ini, tujuan akselerasi (PLTS atap) itu enggak tercapai," katanya.