Meikarta Buka Peluang Konsumen untuk Refund: Kami Lihat Urgensinya

14 Februari 2023 18:35 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana kawasan proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/12/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana kawasan proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/12/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Manajemen Meikarta akhirnya membuka kesempatan bagi konsumennya untuk melakukan refund atau pengembalian dana. Presiden Direktur Lippo Cikarang (LPCK) Tbk, Ketut Budi Wijaya mengatakan, itu bisa dikabulkan melihat urgensinya terlebih dahulu.
ADVERTISEMENT
"Untuk mereka yang masih ingin melakukan sesuatu atau komplain atau ingin dapat refund kami sebetulnya buka pintu dengan menyiapkan secondary market, secondary market kami tentu akan lihat urgensinya," kata Ketut pada saat RDPU dengan Komisi VI DPR RI (13/2/2023), dikutip Selasa (14/2).
Dalam RDPU tersebut juga hadir CEO PT Mahkota Sentosa Utama, Indra Aswar. Ketut mengatakan, penunjukan Indra Aswar dalam PT MSU tersebut juga salah satu upaya agar penyelesaian polemik Meikarta ini memberikan hasil yang nyata.
Ketut menjelaskan, hasil PKPU mengatur bahwa PT MSU wajib menyerahkan semua properti yang sudah dibeli hingga akhir 2027 nanti. Sampai akhir 2022, terdapat 4.800 unit apartemen yang sudah diserahkan, dari jumlah 18.000 unit yang sudah dijual.
ADVERTISEMENT
Dalam proses pembangunan proyek, konsorsium proyek Meikarta hengkang pada 2018 lalu. Untuk merampungkan proyek tersebut, PT Lippo Cikarang Tbk bahkan harus menyuntikkan dana Rp 4,5 triliun kepada pengembang, PT MSU sebagai pinjaman maupun masukan modal.
"Tentu karena tadi, banyak sekali hal-hal waktu ditinggalkan, kami lakukan re-desain produk dari unit makannya terjadi sedikit keterlambatan," jelas Ketut.
Ketut menegaskan, meski Rp 4,5 triliun tersebut belum cukup merampungkan seluruh proyek, pihaknya optimis dapat menyerahkan semua unit apartemen sesuai ketentuan PKPU yakni hingga akhir 2027 nanti.
"Kami masih butuh beberapa (dana), tapi kami yakin dari kemampuan kami dan perkembangan ekonomi saat ini kami yakin kami bisa menyelesaikan tugas kami sampai 2027 di mana setiap pemesan dapat menerima unitnya," pungkas Ketut.
ADVERTISEMENT