Melihat Ekonomi RI yang Mau Diperbaiki Prabowo, dari Utang hingga Kelas Menengah

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum, yang digelar di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, (17/11/2024). Foto: Tim Media Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia selama masa baktinya sebagai Presiden Indonesia. Namun, perekonomian Indonesia memiliki berbagai permasalahan mulai dari utang yang meroket hingga menurunnya kelas menengah.

Untuk utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat utang Indonesia per September 2024 mencapai Rp 8.473,90 triliun. Angka ini naik Rp 11,97 triliun dibanding angka pada Agustus 2024 sebesar Rp 8.461,93 triliun.

"Jumlah utang pemerintah per akhir September 2024 tercatat Rp 8.473,90 triliun," kata Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa, dikutip Senin (11/11).

Selain utang, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tercatat melambat pada kuartal III 2024. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2024 adalah 4,95 persen secara year on year (yoy) dan tumbuh 1,50 persen secara quarter to quarter (qtq).

Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 tercatat mencapai 5,05 persen (yoy). Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2024 turun dibanding kuartal sebelumnya. Walau begitu, jika dibandingkan dengan kuartal III 2023 dengan pertumbuhan 4,94 persen, angka pertumbuhan kuartal III 2024 tercatat lebih tinggi.

Bergeser ke kondisi masyarakat, ada dua permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh banyak masyarakat Indonesia. Pertama adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kedua adalah menurunnya kelas menengah.

Angka PHK di Indonesia terus meningkat dari sampa Oktober 2024. Berdasarkan data Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), ada 63.947 tenaga kerja yang terkena PHK pada periode Januari sampai Oktober 2024. Angka itu meningkat sekitar 10.954 tenaga kerja dibandingkan periode Januari sampai September 2024 yang mencapai 52.933 orang.

Sedangkan untuk penurunan kelas menengah, jumlah kelas menengah turun menjadi 47,85 juta atau setara 17,13 persen dari total penduduk. Angka ini turun dibanding jumlah kelas menengah lima tahun sebelumnya yaitu pada 2019 di angka 57,33 juta.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah kelas menengah tersebut adalah kondisi ekonomi pascapandemi, kenaikan harga kebutuhan barang-barang pokok, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 ke 11 persen sampai meningkatnya harga bahan bakar minyak.

Sebelumnya, usai menghadiri Indonesia-Brasil Business Forum pada Minggu (17/11), Prabowo menyebut bulan-bulan pertama dan tahun pertama masa pemerintahannya akan berfokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri.

“Tentunya saya fokus sebetulnya bulan-bulan pertama tahun-pertama, saya harus fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri domestik,” ungkap Prabowo.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum, yang digelar di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, (17/11/2024). Foto: Tim Media Prabowo Subianto

Perbaikan Kondisi Ekonomi itu Harus

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut komitmen Prabowo untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia memang suatu keharusan. Menurutnya, pembenahan ekonomi Indonesia harus tetap dilakukan, mengingat pentingnya mengatasi masalah-masalah struktural yang sudah lama mengakar, seperti kebergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) dan ketidakberdayaan sektor manufaktur.

"Rencana memperbaiki kondisi ekonomi adalah keharusan, tidak punya pilihan lain; kendatipun situasinya sangat menantang," kata Wijayanto kepada kumparan, Senin (18/11).

Walau begitu, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang selalu disebut Prabowo dalam banyak kesempatan dianggap terlalu ambisius.

Menurutnya, hal mengatakan yang lebih penting dari sekadar mengejar angka adalah kualitas pertumbuhan itu sendiri. Salah satu langkah yang bisa diambil untuk mencapai target pertumbuhan tersebut adalah dengan memperbaiki iklim investasi dan memperkuat sektor manufaktur. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas FTA (Free Trade Agreement) dengan negara lain, khususnya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang memiliki kualitas, pemberantasan korupsi dan perbaikan iklim investasi uga merupakan hal penting. Selain itu, efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga harus dilakukan.

"Efisiensi belanja APBN wajib dilakukan, belanja tidak prioritas seperti IKN dan infrastruktur yang bukan prioritas perlu ditunda," lanjut Wijayanto.

Soal pajak, Wijayanto juga bilang pemerintah juga harus mendorong optimalisasi penerimaan pajak, dengan pendekatan yang lebih adil dan transparan.

"PPN boleh naik ke 12 persen tetapi pelaku usaha besar yang mengemplang pajak perlu didisiplinkan," pungkasnya.

Selain Wijayanto, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet juga menyebut perlu ada reformasi struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Yusuf bilang saat ini Indonesia masih terjebak dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah, dengan ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas mentah.

Selain itu, hilirisasi industri juga harus didorong secara masif, ke berbagai sektor selain pertambangan seperti pertanian dan perikanan.

Selaras dengan Wijayanto, Yusuf juga menjelaskan soal pentingnya perbaikan iklim investasi, yang memerlukan deregulasi dan penyederhanaan perizinan yang lebih efisien.

"Deregulasi dan penyederhanaan perizinan harus dilakukan secara komprehensif," ungkapnya.

Selain itu, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga perlu didigitalisasi agar daya saingnya meningkat dan pasarnya meluas. Untuk hal ini, sumber daya manusia menjadi kunci.

"Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri harus diperkuat melalui program link and match antara dunia pendidikan dan industri," jelasnya.

Ia menjelaskan Indonesia memerlukan kurikulum yang lebih adaptif dan relevan, lulusan-lulusan pendidikan tinggi dapat lebih siap untuk bersaing di pasar tenaga kerja global. Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur logistik dan konektivitas antar wilayah.