Menakar Padatnya Jakarta kala Ibu Kota Tak Pindah

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Praktisi Senior Tata Kota, Direktur Ruang Waktu Knowledge Hub for Sustainable Urban Development, Wicaksono Sarosa, menggambarkan apa yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa apabila tidak dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Data Bappenas dan BPS mencatat, saat ini 56 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal luas pulau ini hanya 6,7 persen dari total luas Indonesia. Data itu juga menghitung bila pemerintah tak mengambil kebijakan besar, porsinya tidak akan berubah hingga tahun 2050.

"Statistik Bappenas memperkirakan 2050 menjadi 53 persen di Jawa, dan 47 persen di luar Jawa," kata Wicaksono dalam Webinar Debat IKN yang digelar Akademi Jakarta, Kamis (31/8).

Dia menegaskan itu bukan cuma soal angka dan statistik, angka itu menunjukkan adanya potensi tanah di luar Pulau Jawa hanya akan menjadi lumbung harta bagi mereka yang tinggal di Jawa.

"Kalau konsentrasi penduduk di Pulau Jawa terus (dominan), maka di luar Jawa itu akan menjadi sumber resource exploitation saja, pasarnya di Jawa uangnya hanya mengalir di Jawa saja," tegas dia.

Pekerja menata bilah istana kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) di workshop NuArt Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/8/2023). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Dirinya mengutip statistik kependudukan, bahwa dari tahun ini sampai 2045 nanti akan ada penambahan penduduk sebesar 80 juta. Angka itu seperti populasi manusia di Jakarta dikalikan 7. Bila itu menumpuk di satu lokasi, dapat dibayangkan bagaimana kekumuhan kota terjadi.

"Bayangkan sekarang 80 juta, katakan lah statistik Jakarta 10-12 juta, itu kota-kota ada 7 kali Jakarta. Kalau kita tak punya model kota yang bagus, kotanya seperti ini, kabel keleweran (berantakan) dan sebagainya, itu akan terus terjadi," katanya.

Kemudian, hal kedua setelah populasi manusia adalah kekayaan alam yang semakin terkeruk bila ibu kota tak dipindah dari Jakarta. Wicaksono membuktikan bagaimana dulunya wilayah-wilayah di Jawa menjadi lumbung pangan kini habis terbabat pembangunan.

"Kita sudah lihat Karawang, kita sudah lihat Klaten yang sumber beras Jawa Tengah sudah berubah jadi daerah industri," ungkapnya.

Proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Wicaksono melanjutkan, tak cukup melakukan pemindahan IKN ke Kalimantan. Menurutnya perlu ada kebijakan yang membuat IKN Nusantara di Kalimantan ini bisa menjadi kutub baru ekonomi sekaligus menarik populasi manusia dari yang sekarang terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Yang 80 juta pertumbuhan penduduk sampai 2045 itu mau dikemanakan harus jelas. Kalau enggak gitu IKN akan menjadi menara gading sendiri, tapi yang lain enggak terwujud bahwa IKN bisa menyebar kebaikan dalam proses pembangunan kota," pungkasnya.