Menaker hingga Menpar Bicara Ancaman PHK di 2025

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantui karyawan di awal 2025. Beberapa perusahaan sektor makanan hingga pariwisata disebut berencana melakukan efisiensi karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah selalu berupaya agar PHK tidak terjadi. Dia sedang menunggu laporan dari perusahaan yang berniat PHK.

“Kita kan selalu berusaha tidak ada PHK. Nanti kita lihat, ini saya lagi dengar, nunggu laporannya seperti apa (dari KFC yang mau PHK),” kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/2).

Yassierli menegaskan perusahaan tidak boleh asak PHK karyawan. Kebijakan tersebut menjadi pilihan terakhir.

“Bukan dipastikan. Secara undang-undang kan perusahaan itu menjadikan PHK itu sebagai langkah terakhir, nah kita mau cek itu,” tegasnya.

Sementara itu, sektor pariwisata juga disebut terdampak akibat efisiensi anggaran pemerintah. Beberapa pelaku usaha hotel dikabarkan mempertimbangkan PHK untuk menyesuaikan kondisi keuangan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkait kabar PHK.

“Kami sudah berkoordinasi dengan PHRI, memang ada dampak, tapi kami rasa itu akan sementara. Kalau pembicaraan kami sih belum ada rencana PHK, nanti kami akan klarifikasi lagi dengan mereka,” ujar Widiyanti.

Di sektor industri manufaktur, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menghindari PHK. Namun, Kementerian Perindustrian juga tengah melakukan pemantauan terhadap kondisi industri agar kebijakan pemerintah dapat berjalan seiring dengan situasi yang ada.

“Ya, secara umum pemerintah tidak ingin ada PHK. Itu sudah jadi komitmen pemerintah untuk tidak ada PHK. Memang sekarang kami lagi monitor semuanya, supaya keinginan pemerintah itu betul-betul bisa bersama-sama dengan kondisi industri,” tutur Faisol.