Menaker Pastikan Satgas PHK Akan Libatkan Pengusaha-Serikat Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (21/4/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan berisikan anggota dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, pengusaha, serikat pekerja hingga akademisi.

“Sesuai harapan Pak Presiden, kan Satgas ini harus melibatkan pemerintah, kemudian Serikat Bekerja, kemudian juga ada perwakilan pengusaha dan akademisi,” tutur Yassierli di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (21/4).

Sementara terkait dengan kelanjutan proses satgas ini, Yassierli mengatakan masih dalam upaya menyiapkan draf. Dalam draf tersebut akan dimuat berbagai macam ketentuan termasuk ketentuan teknis Satgas PHK.

Dari sisi tugas, Yassierli juga melihat hal ini akan bergantung pada instansi apa saja yang masuk dalam Satgas PHK ini.

“Kalau timnya besar, melibatkan banyak kementerian, kita berharap lingkupnya bisa lebih luas. Tidak hanya bicara mitigasi PHK, nanti bisa juga di situ terkait tentang monitoring penciptaan lapangan kerja dan seperti apa,” jelasnya.

Di sisi lain, Yassierli memungkinkan tugas Satgas PHK nantinya adalah membereskan data-data kasus PHK di Tanah Air. Meskipun dia mengeklaim data PHK saat ini yang dikumpulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan juga BPJS Ketenagakerjaan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sudah lengkap dari semua sektor.

“(Data PHK) lengkap ada, tapi yang sebenarnya yang concern kita adalah pasti yang real itu tidak ter-capture semua. Di sinilah nanti salah satu pentingnya Satgas PHK itu bisa menangkap informasi itu. Kalau itu memang nanti dibutuhkan oleh Pak Presiden itu menjadi tugas pokok dari Satgas PHK,” terangnya.

Klaim PHK Tak Hanya di Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Yassierli juga menyoroti kasus PHK yang menurut dia tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di semua negara.

Yassierli melihat, banyaknya negara maju yang juga memiliki permasalahan mengenai penciptaan lapangan pekerjaan.

“Khusus PHK itu ada, namun sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di semua negara dan bahkan di negara-negara maju pun isu tentang penciptaan lapangan pekerja dan risiko PHK itu sudah ada. Sehingga ini seharusnya diuruskan secara langsung,” tuturnya.