Menaker: Pendidikan Vokasi Belum Jangkau Tenaga Kerja Daerah Terpencil

Menaker Ida Fauziyah menghadiri acara Foreign Policy Community of Indonesia CEO Forum bertema Big Plans For Indonesia's Manpower di Jakarta, Kamis (9/2/2023). Foto: Kemnaker

Menaker Ida Fauziyah mengungkap sektor ketenagakerjaan masih belum terlalu pulih dari dampak pandemi COVID-19. Meski permintaan tenaga kerja tinggi, namun tenaga kerja yang ada di Indonesia masih belum memenuhi kompetensi yang diinginkan industri.

"Maka jawabannya adalah pengembangan kompetensi angkatan kerja kita yang link and match dengan pasar kerja. Menjawab tantangan itu, pemerintah saat ini sedang memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai instrumen pengembangan kompetensi kerja," kata Ida saat peresmian BLK Komunitas di Lombok Tengah, Jumat (10/2).

Ida mengatakan, melalui Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, pemerintah sedang memperkuat orkestrasi dan pengembangan vokasi agar lebih efektif. Apalagi, Kemnaker menjadi pemimpin pelaksanaan pelatihan vokasi dan pelayanan pasar kerja di Indonesia.

"Dalam menjalankan Perpres ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengembangkan dan memperkuat ekosistem vokasi yang terintegrasi mulai dari pelatihan dan sertifikasi hingga penempatan di pasar kerja dan kewirausahaan. Untuk memastikan terjadinya link and match, diperlukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dan terhubung dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu bagian dari ekosistem vokasi ini adalah keberadaan lembaga-lembaga pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Namun, Ida mengakui lembaga pelatihan kerja pemerintah masih sangat terbatas. Apalagi wilayah Indonesia sangat luas, sehingga lembaga pelatihan kerja sulit menjangkau mereka yang ada di daerah terpencil dan desa-desa.

"Lembaga pelatihan kerja pemerintah baik UPTP maupun UPTD masih sangat terbatas. Keberadaannya belum bisa menjangkau seluruh pelosok negeri terutama daerah-daerah terpencil dan desa-desa. Maka jawabannya adalah perlu adanya balai latihan kerja berbasis komunitas," ungkapnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) memasak bersama peserta pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Lembang, Jawa Barat, Sabtu (2/5). Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Ida mengatakan, kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas diinisiasi Presiden Jokowi pada 2017, dengan tujuan mendekatkan pelatihan vokasi dengan masyarakat di desa-desa. Sejak 2017, Kemnaker pun telah membangun BLK Komunitas sebanyak 3.757 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Selain terus menambah jumlah BLK Komunitas karena kebutuhan yang masih sangat besar, kami juga ingin memastikan keterlanjutan BLK Komunitas untuk menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. Saat ini kami sedang mengimplementasikan peta jalan kemandirian di samping pendampingan yang kami perkuat, kami juga menghubungkan BLK Komunitas dengan berbagai stakeholders baik industri, perbankan, perguruan tinggi, NGO, dan lain sebagainya," jelasnya.

Ida melanjutkan, 3.757 BLK Komunitas yang telah terbentuk dibagi dalam tiga klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah BLK Komunitas tumbuh, yang telah menyelenggarakan pelatihan dengan baik. Saat ini jumlahnya ada sebanyak 1,752 BLK Komunitas dengan klasifikasi ini.

"Klasifikasi berkembang yaitu BLK Komunitas yang telah menyelenggarakan pelatihan dan menjalin kemitraan untuk pendanaan pelatihan dan pemberdayaan alumni sebanyak 876 BLK Komunitas," tuturnya.

"Dan klasifikasi mandiri, yaitu BLK Komunitas yang telah memproduksi barang maupun jasa dan telah menghidupi lembaganya sebanyak 283 blk komunitas. Sisanya yang 846 BLK Komunitas yang baru selesai dibangun," pungkasnya.