Menaker Soal RI Setop Kirim TKI ke Malaysia: Ada Pelanggaran Kesepakatan

15 Juli 2022 13:50
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Foto: Kementerian Ketenagakerjaan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Foto: Kementerian Ketenagakerjaan
ADVERTISEMENT
Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah buka suara terkait sikap Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.
ADVERTISEMENT
Menurut Ida, perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
“Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,” ungkapnya.
Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.
“Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,” jelas Ida.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
TKI di Malaysia. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
zoom-in-whitePerbesar
TKI di Malaysia. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
Adapun sebelumnya pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob.
MoU tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.
Adapun, saat ini keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.
TKI di Malaysia. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
zoom-in-whitePerbesar
TKI di Malaysia. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia juga telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.
ADVERTISEMENT
Menaker Ida optimis, hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik.
“Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.