Mendag Buka Potensi Geser Rasio Ekspor CPO untuk Alokasi B40

Pelepasan uji jalan B40 di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (27/7/2022). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka peluang menggeser rasio ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk memenuhi alokasi program mandatori biodiesel 40 persen (B40).

Hal ini menyusul mulai berjalannya program B40 per 1 Januari 2025. Alokasi biodiesel yang ditetapkan pemerintah yakni 15,6 juta kiloliter (KL) untuk kebutuhan di tahun 2025.

"Nanti kebutuhan CPO dalam negeri, tentu akan kita lihat berkait dengan ekspor bisa saja rasio nanti kita ubah," ungkapnya saat konferensi pers, Senin (6/1).

Kendati begitu, Budi masih harus melihat seberapa besar kebutuhan CPO untuk biodiesel terlebih dahulu, sebelum akhirnya memutuskan mengubah rasio DMO yang dialihkan dari ekspor.

"Tapi kita lihat dulu ya seberapa besar kebutuhannya, karena kan untuk mengubah rasio nanti gampang bisa kita lakukan, jadi kita lihat dulu apakah perlu mengubah rasio pengalih ekspor," jelas Budi.

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan skema baru insentif biodiesel untuk program mandatori B40 yang mulai berjalan 1 Januari 2025. Insentif yang diberikan BPDPKS hanya untuk kurang lebih setengah dari alokasi yang ditetapkan tahun ini.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjawab pertanyaan wartawan saat dijumpai di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (6/12/2024). Foto: Ghifari/kumparan

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024, alokasi biodiesel untuk B40 di tahun 2025 sebesar 15,6 juta KL, terdiri dari biodiesel dengan insentif (PSO) 7,55 juta KL dan tanpa insentif (non-PSO) sebesar 8,07 juta KL.

Total ada 24 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang akan menyalurkan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebesar 15,6 juta KL kepada 28 BU BBM sepanjang tahun 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan alasan skema setengah PSO dan non PSO ini berlaku, karena kurangnya dana yang dikelola BPDPKS untuk insentif badan usaha penyalur FAME untuk program biodiesel.

"Non PSO ini harganya sama juga, tapi tidak ditanggulangi insentifnya oleh negara. Karena dana BPDPKS kita kan tahun 2025 tidak bisa meng-cover secara total daripada B40. Tapi kita sudah hitung nggak ada masalah kok," katanya.