Mendag Minta BUMN Pangan Perbanyak Distribusi MinyaKita Biar Harga Lebih Murah

Pedagang menata produk Minyakita di Pasar Santa, Jakarta, Selasa (28/5/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta perusahaan BUMN sektor pangan untuk mendistribusikan MinyaKita lebih banyak. Tujuannya untuk mengintervensi harga MinyaKita yang masih tinggi di pasaran.

Hal ini dilakukan setelah mengumpulkan distributor MinyaKita, termasuk BUMN Pangan, ID Food (PT RNI), dan Perum Bulog. Dia melihat MinyaKita masih dijual di berbagai daerah dengan harga tinggi, dengan rata-rata nasional Rp 17.400 per liter.

“Jadi kemarin kita mempertemukan ID Food, Bulog, dan 46 produsen. Jadi, agar pasokan melalui Bulog, ID Food itu diperbanyak. Karena ternyata banyak titik-titik yang merah (mahal),” kata Budi kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (7/2).

Setelah upaya ini dilakukan, Budi menyebutkan mulai tanggal 1 Februari 2025, baik Bulog maupun RNI akan mendistribusikan minyak itu lebih banyak dari pasokan biasanya.

Kemendag, katanya, akan terus mengawal agar harga MinyaKita bisa turun sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu sebesar 15.700 per liter.

“Makanya terus mulai Februari ini. Februari ini ID Food dapet tambahan pasokan terus langsung dikirim ke darat-darat. Nah, kita kawal terus sampai harga turun, sampai harga normal,” terangnya.

Upaya ini sebelumnya terhambat oleh wajib pungut (wapu) yang harus dibayarkan oleh perusahaan pelat merah sektor pangan ke produsen. Budi sebelumnya telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta relaksasi wapu.

Setelah pertemuan dengan distributor dilakukan, Budi mengaku penghapusan wapu tidak perlu dilakukan. Sebab pembayaran wapu diubah menjadi dalam tahun berjalan.

Sementara sebelumnya pembayaran wapu dilakukan di tahun berikutnya. Menurut Budi hal ini mengganggu kinerja produsen MinyaKita.

“Enggak perlu dihapus, kemarin kami sudah ketemu ID Food, sekarang sudah enggak, sudah tertib. Jadi, membayar pada tahun berjalan, si produsen kan juga tenang, aman,” terang Budi.

Sebelumnya, Budi mengaku sudah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebijakan wajib pungut MinyaKita.

Dia menjelaskan, permintaan relaksasi wajib pungut minyak goreng bersubsidi ini bertujuan agar dapat menekan harga di pasaran.

Dengan memotong jalur distribusi, maka harga akan dapat ditekan. Rantai pasok yang panjang dinilai membuat wajib pungut MinyaKita terhambat.

"Jadi tujuannya (mengirim surat) adalah ketika MinyaKita itu didistribusikan lewat BUMN pangan seperti Bulog atau ID Food, itu biar distribusinya di daerah aja. Cuma kan kemarin dengan waktu itu agak terhambat proses," kata Budi kepada wartawan di kantornya, Rabu (22/1).