Mendag soal Bulog Tolak Impor Beras: Masalah Gudang Bukan Urusan Kita

Petugas mengecek susunan beras medium di gedung beras Bulog, Jakarta, Selasa (4/9/2018) (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita buka suara dan membeberkan polemik impor beras sebanyak 2 juta ton yang kuotanya diberikan kepada Perum Bulog pada tahun ini. Polemik ini kemudian melebar hingga ke ranah politik.

Menurut Enggar, keputusan memberikan jatah impor beras sebanyak 2 juta ton kepada Perum Bulog adalah keputusan bersama yang disepakati antara dia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Direktur Perum Bulog saat itu Djarot Kusumayakti.

Enggar menjelaskan keputusan impor beras tahap I diberikan kepada Bulog di bulan Januari 2018 lalu sebesar 500 ribu ton. Bulog berhasil mengeksekusi jatah impor tersebut di Februari 2018. Keputusan impor beras 500 ribu ton saat itu diberikan karena stok beras Bulog di bawah 1 juta ton dan harga beras di pasaran sudah naik lebih dari 10 persen.

"Maka pemerintah wajib impor, itu rapat di Kantor Wapres (Wakil Presiden) arahan Pak Wapres (Jusuf Kalla), dihadiri Mentan, Mendag, Menko Perekonomian lengkap, dan Dirut Bulog pada saat itu," beber Enggar saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

Setelah Bulog diberikan jatah 500 ribu ton, kembali pemerintah memberikan tambahan kuota impor beras dengan jumlah yang sama di awal bulan April 2018. Menyusul kemudian keputusan tambahan impor tahap III dimana Bulog mendapatkan lagi jatah sebanyak 1 juta ton. Jadi total impor beras tahap II dan III sebanyak 1,5 juta ton. Keputusan tersebut menurut Enggar, diiyakan oleh Dirut Perum Bulog saat itu Djarot Kusumayakti.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita di DPR. (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

"Ada berita acaranya semua," tegas Enggar.

Untuk impor tahap II, Bulog sudah mengeksekusi di bulan Mei 2018 dengan jumlah mencapai 500 ribu ton. Sedangkan untuk impor beras tahap III sebanyak 1 juta ton, Bulog mendatangkan secara bertahap dan meminta perpanjangan izin kepada Kemendag. Penyebabnya, izin impor beras tahap III hanya berlaku sampai dengan Juli 2018. Untuk itu, Kemendag kemudian memperpanjang sampai September 2018. Menurut catatan Enggar, sampai dengan saat ini total beras impor yang didatangkan Bulog mencapai 1,3 juta ton.

"Kenapa? Karena kapalnya belum masuk, ada keterlambatan pengiriman, jadi semua itu adalah dasar keputusan rapat dan Bulog meminta perpanjangan izin, izin perpanjangan diajukan oleh direksi Bulog kepada kami, ya kami menyetujui. Jadi tidak ada penambahan, itu kenapa terlambat, ya tanya ke bulog atau kenapa kalau cukup, kenapa minta perpanjangan izinnya," beber Enggar.

Dengan asupan beras impor yang masuk ditambah serapan beras petani, Bulog kini memiliki stok beras 2,2-2,3 juta ton. Dari jumlah tersebut komposisinya lebih banyak beras impor dibandingkan beras lokal. Beras-beras ini nantinya akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) sekaligus beras yang siaga digunakan untuk operasi pasar.

Mengenai keberatan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) yang menolak impor beras karena gudang Bulog penuh, Enggar menegaskan bukan urusan dia. Enggar mendata gudang Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia mampu menampung beras hingga 4 juta ton.

"Bahwa ada (gudang) yang rusak, itu bukan urusan kita dan bagaimana menyimpannya bukan urusan kita. Persoalannya adalah sekarang dalam rangka operasi pasar dan karena ada kenaikan harga, kita sudah mengirimkan surat kepada Bulog dan itu juga sesuai perintah dari rakor untuk melakukan operasi pasar, penetrasi pasar, berapa penetrasi pasar yang mampu meredam harga," jelas Enggar.

Sebagai catatan, Buwas dilantik menjadi Dirut Bulog pada tanggal 27 April 2018. Sedangkan, keputusan impor 2 juta ton diberikan pada era kepemimpinan Djarot Kusumayakti.