Kumparan Logo

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah Jika Inflasi Tinggi selama 3 Bulan Beruntun

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Mendagri Tito Karnavian memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/6/2023).  Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Mendagri Tito Karnavian memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Foto: Dok. Istimewa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengancam penjabat (PJ) Kepala Daerah (PJ) akan diganti jika tingkat inflasi daerah di atas rata-rata nasional.

"Saya sudah bilang, PJ ada 105 sekarang. Kalau (inflasi) 3 bulan berturut-turut di atas nasional saya ganti (PJ Kepala Daerah), saya akan lapor ke presiden," kata Tito saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/6).

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) di Mei 2023 menunjukkan inflasi sebesar 0,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya (mtm). Sementara secara tahunan (yoy), menunjukkan inflasi hingga 4 persen.

Tito merinci sebanyak 170 PJ Kepala Daerah yang ditugaskan pada tahun ini. Menurutnya, PJ kepala daerah tidak akan diganti selama mereka dapat mengendalikan inflasi.

“Kalau gubernurnya saya lihat bisa kendalikan inflasi, kita akan pertimbangkan dan usulkan bupatinya, stafnya sebagai kepala daerah. Bupati, wali kota itu menguntungkan dia itu, tetapi kalau seandainya kita lihat di atas nasional saja, kita usulkan enggak. Itu nanti calon bupati wali kotanya dari pusat saya taruh nanti,” ujarnya.

Tito enggan membeberkan PJ Kepala Daerah mana saja yang diganti. Ia mengungkapkan inflasi di Maluku Utara mencapai 5,71 persen.

“Ada yang Maluku utara dari Sumatera ada, pokoknya datanya kita punya. Gampang kok kalau ngikutin inflasi di daerah-daerah per provinsi,” imbuhnya.

“Ketika inflasi tidak terkendali sampai 4 persen terus menerus di atas nasional, dengan segala hormat usulan PJ bupati wali kota kita akan drop dari tempat lain yang lebih mampu untuk mengendalikan,” tambah Tito saat acara Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional.

embed from external kumparan