Mendagri: Beda dengan Sri Lanka, Inflasi Indonesia Masih Terjaga

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (3/10/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia luar biasa terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi. Dia membandingkan dengan kondisi inflasi di Sri Lanka yang melonjak hingga menyulut kerusuhan.

Tito menuturkan, inflasi Indonesia masih terjaga di angka 5,51 persen. Menurut dia, hal tersebut sangat baik di mana kenaikan harga barang dan jasa masih minim tidak berdampak luas kepada masyarakat.

"Bayangkan, Turki sudah 80-an persen, ada negara sampai 130 persen inflasinya. Itu artinya harga-harga sudah naik luar biasa. Sri Lanka jadi kerusuhan, politik dan keamanan di antaranya karena inflasi kenaikan harga barang dan jasa," ujarnya saat Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1).

Dia melanjutkan, untuk mengatasi ancaman kenaikan inflasi, Indonesia memiliki modal utama yakni anggaran negara yaitu APBN dan APBD. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 3.876 triliun di tahun 2023.

Seorang pedagang menunggu pembeli di Pasar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dua Dreamland, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (30/8/2022). Foto: Teguh Prihatna/ANTARA FOTO

"Uangnya belum ada, kita harus dapat dulu dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan lain-lain. APBN dari Rp 3.876 triliun lebih kurang Rp 870 triliun ditransfer ke daerah (TKD)," jelas Tito.

Selain TKD terdiri dari alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana intensif daerah, dan lain-lain, masih ada pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber lain, seperti BUMD yang diproyeksikan Rp 400 triliun, mencapai kurang lebih Rp 814 triliun.

Dengan demikian, Tito menyebutkan anggaran negara dan belanja pemerintah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sisi lain, kata dia, Indonesia juga sudah termasuk ke dalam 20 negara ekonomi terbesar di dunia atau anggota G20.

Adapun Sri Lanka saat ini sudah berada di ujung tanduk. Negara berpenduduk 22 juta orang ini tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir, gara-gara jebakan utang, salah satunya dari China.

Petugas polisi menahan seorang anggota Krantikari Yuva Sangathan (KYS), sebuah organisasi mahasiswa, ketika mereka tiba untuk menyerahkan memorandum di kantor PBB India untuk memprotes penggerebekan di sebuah kamp protes anti-pemerintah. Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis

Pemerintahan Xi Jinping pun menawarkan bantuan ke Sri Lanka untuk menunda pembayaran alias moratorium utang. China EximBank menulis surat ke IMF bahwa mereka akan memberikan perpanjangan pembayaran utang yang jatuh tempo pada 2022 dan 2023 sebagai tindakan darurat segera, berdasarkan permintaan Sri Lanka.

Bantuan itu diberikan atas permintaan Sri Lanka ke China. Mereka juga mendorong agar Sri Lanka bisa mendapatkan pinjaman USD 2,9 miliar atau setara Rp 43,1 triliun dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Namun, surat China yang dikirim ke Kementerian Keuangan pada Kamis (19/1), itu mungkin tidak cukup bagi Sri Lanka untuk segera mendapatkan pinjaman dana darurat dari IMF.

Selain itu, India juga menyatakan dukungannya ke Sri Lanka. Negeri Bollywood itu juga memberikan keringanan pembayaran utang. Tapi India juga butuh dukungan China untuk mencapai kesepakatan akhir itu ke pemberi pinjaman global.

Dalam surat yang langsung ditujukan kepada IMF, India mengatakan bahwa pembiayaan atau keringanan utang yang diberikan oleh Bank Ekspor-Impor India akan konsisten dengan pemulihan keberlanjutan utang di bawah program yang didukung IMF, pekan lalu.