Mendagri Minta Pemda Tak Naikkan Tarif PDAM Terlalu Tinggi, Bisa Picu Inflasi

8 Februari 2023 18:12 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian memberikan sambutan pada acara peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di halaman gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian memberikan sambutan pada acara peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di halaman gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda mengatur strategi dan melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi dengan mengendalikan kenaikan harga. Ia meminta kenaikan harga harus dilakukan secara bertahap agar masyarakat dapat beradaptasi.
ADVERTISEMENT
"Tolong pemerintah daerah tolong betul, sudah ditanyakan kepada beberapa daerah kenapa menaikkan tinggi. BPKP melihat terjadi kerugian PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga harus dinaikkan. Tapi naikkan itu kalau terjadinya sangat tinggi itu akan memicu inflasi, maka harus dinaikkan secara bertahap," kata Tito dalam keterangan resmi yang diterima kumparan, Rabu (8/2).
Tito juga meminta seluruh pihak untuk menjaga fluktuasi inflasi yang disebabkan situasi global. Hal ini untuk mencegah kemiskinan karena adanya kenaikan biaya hidup.
Merujuk pada survei Eurobarometer, Tito menyebut 93 persen warga Eropa sangat khawatir terkait dengan kenaikan harga. Selain itu, kenaikan harga di sejumlah komoditas ini akhirnya menimbulkan aksi demo besar di Inggris.
Tito menjelaskan kenaikan harga yang terjadi di sejumlah negara Eropa ini disebabkan oleh inflasi. Terlebih untuk beberapa komoditas yang harganya mengalami kenaikan tinggi.
ADVERTISEMENT
"Hari Sabtu lalu demo besar di London, ini tentang kenaikan the cost of living crisis, krisis kenaikan biaya hidup yang bisa mengarah kepada kemiskinan. Nah ini ratusan ribu orang, harga cost of living, biaya hidup naik tiga kali lipat di Inggris. Ini juga diikuti di beberapa negara lainnya," ujar Tito.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), penyumbang inflasi terbesar di Indonesia saat ini yaitu angkutan udara sebesar 1,81 persen. Selain itu, penyumbang inflasi berikutnya adalah bahan bakar rumah tangga yang terdiri dari gas, listrik, dan minyak sebesar 0,85 persen serta bensin sebesar 0,81 persen.
"Kita memang tidak boleh untuk lelah dan berhenti untuk menjaga harga-harga ini," ujar Tito.
Pemda Diminta Kendalikan Harga Layanan Penerbangan
ADVERTISEMENT
Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk menjaga keterisian penumpang (load factor) pada sektor layanan penerbangan. Hal ini dilakukan untuk menekan inflasi yang disebabkan tingginya harga avtur yang menyebabkan tiket penerbangan jadi mahal.
"Pemda diminta untuk membantu terutama kepala daerah keterisian penumpang agar load factor-nya cukup. Istilahnya semacam dibuat block seat, jadi dijamin seat-nya akan terisi," ujar Tito.
Petugas operasional intake Instalasi Pengolahan Air (IPA) Semanggi mengambil sampel air baku Sungai Bengawan Solo yang tercemar limbah alkohol di Desa Kadokan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (7/9/2019). Foto: Maulana Surya/ANTARA FOTO
Tito menjelaskan load factor tersebut nantinya akan menjamin dan menentukan break even point (BEP) agar tidak merugikan maskapai. Maka dari itu, Tito meminta Pemda daerah untuk agar kembali mengoperasikan bandara di daerahnya.
"Masyarakat tidak diberatkan karena (angkutan udara) berdampak kepada inflasi penyumbang nomor satu, (sebesar) 1,81 persen," tuturnya.
Mendagri menyampaikan, pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan telah melakukan intervensi terkait kenaikan harga avtur. Tak hanya soal harga, tetapi juga soal penyediaan spare part pesawat dan relaksasi pajak.
ADVERTISEMENT
"Juga kalibrasi stimulus penerbangan. Di antaranya adalah relaksasi pajak untuk operator. Ini upaya-upaya yang sedang dilakukan, permasalahan yang sedang dilakukan di tingkat pusat oleh Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Kristi Endah Murni, menyebut biaya operasional pesawat yang paling tinggi adalah untuk penggunaan avtur. Jika tingkat keterisian kursi penumpang rendah, maka akan menyebabkan mahalnya harga tiket.
Hal ini disebabkan, maskapai akan menaikkan harga mendekati tarif batas sebagaimana yang telah pemerintah tetapkan. Maria mengatakan jika dalam satu rute angka load factor kurang dari 65 persen, dipastikan harga tiket akan meroket.