Mendagri Tito Ancam Copot Pj Kepala Daerah yang Tak Mahir Kendalikan Inflasi

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersiap memberi arahan kepada penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, senin (30/10/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian bakal memberikan sanksi bagi Pj kepala daerah yang gagal mengendalikan inflasi. Mantan Kapolri tersebut menyebut sanksi yang akan diberikan berupa pemecatan atau penggantian Pj.

"Kalau perform-nya ga bagus, anytime bisa diganti untuk PJ dan saya sudah melakukan itu," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Senin (6/11).

Tito mengungkapkan sudah beberapa kali mencopot Pj Kepala Daerah yang lalai dalam pengendalian inflasi. Ia menegaskan dengan pengendalian inflasi, kepala daerah bisa berperan dalam menjaga daya beli masyarakat, utamanya bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

"Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu," ujar Tito.

Sebaliknya, untuk kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi, Tito mengusulkan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan insentif fiskal.

Hal ini kemudian direalisasikan oleh Kemenkeu dengan menganggarkan Rp 1 triliun insentif bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasi tahun ini. Sebanyak Rp 1 triliun insentif tersebut terbagi menjadi tiga tahap.

Rinciannya, sebanyak Rp 330 miliar pada tahap pertama kepada 3 provinsi, 6 kota dan 24 kabupaten, lalu Rp 330 miliar kepada 34 pemerintah daerah pada tahap kedua.

Lalu terakhir, Rp 340 miliar bakal 34 daerah dengan pengendalian inflasi gemilang, terdiri dari 3 Provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten.

Sebelumnya, Tito terang-terangan mencopot Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan imbas inflasi kota Cimahi tinggi selama tiga bulan berturut-turut, dan dua kali tertinggi di Jawa.

Tito menyebut Kota Cimahi sudah masuk 10 besar inflasi kota se-Jawa sejak Mei 2023. Ia telah melakukan evaluasi kepala daerah tersebut terkait tingginya inflasi di kota yang dipimpinnya.

“Di Mei rangking 10 besar. Bahkan tertinggi inflasi (Cimahi) Juni juga tertinggi, di bulan Juli, dua kali nomor 1 tertinggi (di Pulau Jawa),” kata Tito saat ditemui di Gedung Badan Pangan Nasional, Senin (16/10).