Menengok Lagi Proyek Lambat Kereta Cepat

Seremoni penyelesaian tunnel dua proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (21/6/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang pembangunannya dimulai pada 2016, hingga kini belum juga rampung. Dalam prosesnya, proyek Strategis Nasional (PSN) ini mengalami banyak perubahan mulai dari target penyelesaian, panjang rute, hingga skema pembiayaan yang semula dari kantong konsorsium, berujung pada utang.

Di tengah proses penyelesaian proyek ini, pembangunannya juga sempat menyebabkan kecelakaan kerja pada Desember 2021. Saat itu, pembongkaran tiang pancang proyek kereta cepat itu berada di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengenai ekskavator di bawahnya.

Kementerian PUPR juga pernah menyentil pembangunan proyek ini. Setidaknya ada enam kesalahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung garapan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mulai dari dianggap kurang memperhatikan kelancaran akses keluar-masuk jalan tol hingga menganggu keamanan di sekitar proyek.

Awalnya Ditargetkan Rampung 2019

Proyek kereta cepat yang digarap BUMN Indonesia dan BUMN China ini mulanya ditargetkan rampung 2019, tiga tahun setelah groundbreaking dilakukan Presiden Jokowi pada 2016.

Direktur Utama KCIC yang saat itu masih dijabat Hanggoro Budi yakin proyek ini bisa rampung tepat waktu. Tidak disangka, perkiraan tersebut molor dari waktu yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya pembebasan lahan.

"Kalau pembangunan sih molor. Karena pembebasan lahannya juga telat. Dan sampai sekarang ini kan masih banyak pembebasan lahan yang harus diminta persetujuan dari Kementerian Kehutanan," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno saat itu, usai rakortas di Kemenko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (19/2).

Untuk mempercepat pembangunan proyek, pada 6 Oktober 2021 lalu, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Terbitnya Perpres ini juga adalah upaya pemerintah untuk melakukan percepatan proses pembangunan proyek besar tersebut.

Seiring dengan penerbitan Perpres ini, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Perhubungan.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ajak Dubes China untuk Indonesia Lu Kang meninjau proyek KCIC Jakarta-Bandung, Rabu (30/3/2022). Foto: Kemenko Marves

Ditargetkan 2022 Beroperasi, Namun Nihil

Target proyek ini kembali molor. Direktur Utama PT KCIC yang baru, Dwiyana Slamet Riyadi, mengatakan, proyek ini ditargetkan bisa beroperasi di akhir 2022.

Untuk bisa menyelesaikan proyek ini, pemerintah juga menyuntikkan pernyataan modal negara (PMN) dalam APBN sebesar Rp 4,3 triliun di tahun ini kepada PT KAI (Persero) sebagai salah satu BUMN penggarap proyek di dalam konsorsium KCIC.

Melalui pemanfaatan mesin Girder Launcher proyek ini terus dikebut. Adapun mesin tersebut berfungsi untuk menyusun dan memasang girder box atau balok-balok beton satu per satu, untuk menyusun struktur jembatan lintasan KCJB.

"Girder Launcher merupakan teknologi yang berperan penting dalam kelancaran percepatan pembangunan KCJB yang ditargetkan beroperasi di akhir 2022," ujar Dwiyana dalam keterangan resmi, Sabtu (6/11).

Molor Lagi, Jokowi Sebut Kereta Cepat Akan Beroperasi Juni 2023

Pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek tunnel dua Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (21/6/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

Proyek KCJB yang sebelumnya ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2022 molor dari waktu yang ditargetkan.

Kini proyek tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada Juni tahun 2023. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat meninjau progres pembangunan KCJB di terowongan 2 yang berada di Kabupaten Purwakarta, Senin (17/1).

Jokowi mengungkapkan pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini sudah mencapai 79,9 persen dan rencananya siap dioperasikan pada pertengahan tahun depan.

Infografik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Foto: Tim Kreatif kumparan

"Sampai saat ini secara keseluruhan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9 persen yang kita harapkan nantinya di akhir tahun 2022 ini sudah bisa diuji coba dan kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan," kata Jokowi secara virtual yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/1).

Selain itu, Jokowi juga berharap selesainya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bakal bisa mengurangi kemacetan khususnya di Jakarta dan Bandung. Selain itu, kata Jokowi, mobilitas barang juga bakal semakin lancar.

"Juga mempercepat mobilitas orang dan juga barang dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing yang baik bagi negara kita," ujar Jokowi.

Biaya Bengkak, Pemerintah Mau Tambal Pakai Utang

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Dari sisi pembiayaan, proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga kian bengkak (cost overrun). Presiden Jokowi pernah janji duit yang digunakan untuk membangun proyek ini dari konsorsium yang dapat penugasan.

Janji itu dilontarkan Jokowi pada pada acara groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Namun dilanggarnya sendiri dengan meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres No. 107 Tahun 2015. Aturan tersebut mencantumkan opsi baru skema pendanaan KCJB jadi bisa dari APBN.

Padahal dalam aturan lama, pendanaan KCJB hanya bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan; pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral; dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kini, pemerintah juga mengajukan opsi tambal pakai utang untuk proyek ini karena ada pembengkakan biaya. Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. Dia mengungkapkan, cost overrun yang dialami proyek KCJB ini diperkirakan mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun.

Menurut Arya, dana untuk menambal proyek ini akan dilakukan lewat konsorsium pemegang saham maupun lewat loan atau pinjaman. Sebesar 25 persen dari biaya tambahan itu ditanggung konsorsium BUMN yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium China.

"Rp 4 triliun di konsorsium BUMN Indonesia, Rp 3 triliun BUMN China, sisanya loan (utang) dari KCJB. Nanti yang 75 persen kita akan cari, cari dari perbankan mana, dari China atau dari mana. Ini tetap business to business ini penyertaan modal negara," pungkas Arya, Rabu (3/8).