Kumparan Logo

Mengenal Dedolarisasi dan Efeknya Terhadap Penguatan Rupiah

kumparanBISNISverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Petugas mengitung uang rupiah di salah satu gerai penukaran uang asing di Jakarta, Rabu (27/11). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
zoom-in-whitePerbesar
Petugas mengitung uang rupiah di salah satu gerai penukaran uang asing di Jakarta, Rabu (27/11). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Sejumlah negara memutuskan mengurangi penggunaan Dolar AS dalam transaksi ekonominya atau disebut dedolarisasi. Selama ini, dolar AS digunakan sebagai mata uang acuan untuk kebijakan ekonomi.

Dedolarisasi sebelumnya dilakukan negara yang tergabung dalam kelompok BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Bahkan, pembahasan mengenai dedolarisasi ini akan rencananya akan dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada Agustus 2023.

Tak hanya negara-negara yang tergabung dalam BRICS, Indonesia juga turut menerapkan dedolarisasi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap dolar AS. Dengan kebijakan itu, nilai tukar rupiah diharapkan akan menguat.

Apa Itu Dedolarisasi?

Dedolarisasi adalah upaya pemerintah atau bank sentral untuk menurunkan ketergantungan terhadap dolar AS. Upaya ini bisa berbentuk penurunan porsi dolar di cadangan devisa atau dalam hal perdagangan internasional.

Pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS punya segudang manfaat, mulai dari stabilitas mata uang dalam jangka panjang, menghindari inflasi berlebihan, sampai persoalan politik untuk lebih independen dari pengaruh negara tertentu.

Aksi dedolarisasi menjadi tren internasional yang efektif mengurangi porsi dolar AS khususnya dalam hal cadangan devisa di bank sentral. Dominasi dolar AS dalam stabilitas moneter juga perlu untuk diwaspadai. Sebabnya, semakin besar ketergantungan suatu negara terhadap dolar AS maka semakin cepat transmisi krisis yang dirasakan.

Upaya Indonesia dalam Mengurangi Ketergantungan Dolar AS

Seperti negara-negara lain, Indonesia juga berupaya keluar dari ketergantungan dolar AS. Indonesia menggunakan skema local currency settlement (LCS) yang kini berkembang menjadi local currency transaction (LCT).

Petugas menunjukan uang pecahan rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Skema ini merupakan proses penyelesaian pembayaran internasional tanpa perlu menukarkan mata uang lokal ke mata uang asing. Dalam skema LCT, dua pihak dalam transaksi perdagangan menggunakan mata uang negara masing-masing, sehingga tidak ada mata uang ketiga yang terlibat sebagai perantara.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan Indonesia sudah lebih dulu mengimplementasikan dedolarisasi melalui kebijakan local currency transaction atau LCT. Bahkan, Perry mengatakan Indonesia berencana membangun ASEAN Payment Connectivity.

"LCT berarti menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan, investasi. Bahkan kami ingin bangun ASEAN Payment Connectivity," kata Perry dalam konferensi pers, Selasa (18/4).

Perry mengatakan Indonesia telah melakukan kerja sama dengan dengan empat negara ASEAN yakni Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina dalam melaksanakan LCT.

Dengan skema ini, eksportir yang ingin mengirim barang ke Malaysia dan Thailand bisa memakai uang Ringgit atau Bath. Tidak perlu dikonversi dua kali, yaitu dari rupiah ke dolar lalu dolar ke mata uang lokal tujuan ekspor.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menjelaskan, transaksi LCT Indonesia dengan Jepang hingga Februari 2023 atau dalam dua bulan tembus USD 957 juta.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2022 sebesar USD 350 juta per bulan. Sementara jumlah pelakunya tumbuh dari 1.740 menjadi 2.014.

"LCT antara Indonesia dengan negara mitra akan semakin meningkat didorong oleh perekonomian Tiongkok yang membaik dan kerja sama baru dengan Korea Selatan," kata Destry.