Menhub Curhat Pernah Ditegur Jokowi karena Proses Pembiayaan Proyek KPBU Lama
·waktu baca 2 menit

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengeluhkan lamanya proses pembiayaan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ia memberi pesan pembiayaan skema KPBU sebaiknya tidak memakan waktu terlalu lama.
“Saya ada catatan, proses KPBU sampai financial close itu lama sekali, 1 tahun dan saya sudah berulang kali menyatakan bahwa ini too long. Sehingga kadang-kadang kita itu frustrasi kapan financial close-nya," ungkap Menhub Budi Karya pada acara Innovative Financing in Unity secara daring, Rabu (3/1).
Karena proses yang berkepanjangan ini, ia mengatakan pihaknya pernah ditegur Presiden Jokowi. Ia mengaku salah satu proyek dengan skema pembiayaan KPBU tidak kunjung dilaksanakan.
“Saya ditegur Pak Presiden, ini kok nggak mulai-mulai proyeknya. ‘Pak ini belum financial close’ saya jawab seperti itu, kemudian ‘opo kui (financial close),” kata Budi sambil meniru pernyataan Jokowi.
Dalam paparannya, Budi Karya melaporkan terdapat total 17 proyek KPBU prioritas Kemenhub, di antaranya 2 proyek bandar udara, 4 proyek pelabuhan, 9 proyek darat dan perkotaan, serta 2 proyek perkeretaapian.
Di antara proyek KPBU tersebut, Menhub mencontohkan saat Kementerian Perhubungan mendapat penugasan untuk membangun konektivitas Kereta Api rute Makassar-Parepare. Dia mengaku, saat itu pendanaannya di-locked oleh Kementerian Keuangan di bawah Rp 10 triliun.
"Saat kita ditugasi Bu Menkeu untuk membuat kereta api Makassar-Parepare, dananya itu di-locked kurang dari Rp 10 triliun sehingga kami kekurangan Rp 2 triliun," kata Budi Karya.
Karena kekurangan dana tersebut, Kemenhub bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), harus mencari investor guna membangun jalur kereta api rute Makassar-Parepare tersebut.
"Bersama dengan SMI dan PII, kita mencari partner. di mana SMI dan PII memberikan jaminan kepada teman-teman dari dalam dan luar negeri, dan akhirnya yang Rp 12 triliun itu bisa ter-cover," kata Budi Karya.
Budi Karya menyebutkan minat badan usaha untuk berpartisipasi pada proyek KPBU tinggi, terutama pada pembangunan Transit Oriented Development (TOD). Menhub menilai, proyek berkaitan dengan TOD memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga banyak menarik pihak swasta.
“Jadi introspeksi buat kita, kalau Bu Menteri (Sri Mulyani) biasanya didengar. Saya nitip omongan saja apa yang terjadi pada proses-proses (proyek KPBU) kita,” ungkapnya.
