Menhub: Negara Rugi Rp 100 Triliun per Tahun Tanpa Angkutan Massal

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut perencanaan angkutan massal perkotaan harus dikendalikan. Hal ini berlaku untuk proyek yang tengah dibangun maupun masih dalam perencanaan.

Sejumlah proyek angkutan massal yang tengah dikerjakan adalah MRT (Mass Rapid Transit) fase 2, LRT (Light Rapid Transit), dan BRT (Bus Rapid Transit). Budi menyebut jika angkutan massal tak dikendalikan, negara bisa merugi ratusan triliun rupiah per tahun.

“Kerugian secara kumulatif apabila angkutan massal itu tidak dilakukan paling tidak terdapat kerugian Rp 100 triliun dalam satu tahun," kata Budi Karya di Istana Presiden, Rabu (2/11).

Menhub juga menyampaikan pemerintah daerah harus memikirkan feeder bagi angkutan massal. Harus dilakukan perencanaan agar tidak terjadi kegiatan yang sejajar dan mengeliminasi jumlah penumpang salah satu transportasi umum.

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Boeing International, Michael Arthur, beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 2 November 2022. Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

“Nanti akan ada kegiatan LRT Jabodetabek, maka wajib bagi Pemda Bogor, Bekasi, dan Jakarta menyediakan feeder-feeder bus dan angkutan lain berupa fast mile dan last mile,” tuturnya.

Menurutnya Jakarta dan Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi di titik percobaan pada stasiun-stasiun yang menyambung daerah.

Ke depannya, operasional angkutan massal Jakarta diharapkan akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Efektivitas dan efisiensi dari studi ini tergantung pada kemampuan finansial pemerintah pusat dan daerah.

“Tercatat ada studi-studi yang akan kita lakukan, Bandung dan Medan kita bersama World Bank melakukan kajian berkaitan mengenai improvement angkutan massal,” ujarnya.