Menhub Ngeluh Pemda Tak Antusias Kembangkan Bus Listrik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di acara Sutainable E-mobility ITDP, Selasa (21/5/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengeluhkan komitmen pemerintah daerah (pemda) mengembangkan angkutan massal, terutama berbasis listrik, belum optimal padahal anggaran sudah disiapkan.

Budi menyebutkan, pemerintah pusat sudah serius mengembangkan program kendaraan listrik, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Selain itu, lanjut dia, Kemenhub juga sudah mencanangkan layanan bus Buy The Service (BTS) di 10 kota dengan anggaran Rp 500 miliar. Meski demikian, menurut dia, untuk menggencarkan angkutan massal itu saja Pemda belum maksimal.

Layanan tersebut pun dilanjutkan dengan program e-bus atau bus listrik. Budi mengatakan program ini sudah diluncurkan di 2 kota, yakni Bandung dengan total 8 bus listrik, dan Surabaya dengan total 4 bus listrik.

"Sudah jalan tapi saya enggak tahu komitmen dari pemda seperti apa. Oleh karenanya, kepada Kadishub, kalau ada program pusat bukan berarti ini tanggung jawab pusat saja, daerah tidak ada peran serta," katanya saat acara Sustainable E-Mobility ITDP, Selasa (21/5).

"Harus begitu diberikan sesuatu kesempatan untuk melakukan effort terbaik yang bisa Anda lakukan, yang namanya effort itu tidak saja anggaran, tapi perhatian, komunikasi, promosi, yang enggak ada duitnya tapi harus dibantu," imbuh Budi.

Penumpang Whoosh bakal dijemput bus listrik jika turun di Stasiun Tegalluar. Foto: KCIC

Budi masih optimistis layanan bus BTS masih bisa berkembang, sebab pemerintah sudah minta bantuan dua institusi keuangan internasional yaitu World Bank dan KfW Development Bank dari Jerman untuk pengembangan bus BTS.

Pembicaraan dengan World Bank, kata dia, khusus untuk pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis listrik di Kota Bandung dan Kota Medan, sementara pembicaraan dengan KfW Jerman mencakup 3 kota yaitu Semarang, Surabaya, dan Makassar.

"Saya secara jujur mengatakan belum optimalnya dan komitmennya Pemda menyelenggarakan angkutan publik, jangankan e-mobility, angkutan publik pun belum antusias," ucapnya.

"Ya kalau kita lihat Jakarta masih oke, saya kasih contoh beberapa kota oke, tetapi justru yang lain yaitu kerjaan Anda, bukan kerjaan saya. Ini satu PR yang besar untuk membangun, mungkin kita butuh penghargaan penggunaan mobil listrik baru dikerjain," imbuh Budi.

Petugas berjalan di dekat Bus Listrik Transjakarta di Plaza Monas, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Budi sudah menyampaikan pada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) maupun kepala daerah terkait dukungan pemda yang terlalu minim untuk angkutan massal ini, padahal pemerintah pusat sudah berulang kali mengeluarkan kebijakan dan evaluasi.

"Kita memang mengatakan sarana dan prasarana masih belum maksimal, tapi pemerintah pusat sudah berusaha dengan mengeluarkan Rp 500 miliar, berusaha untuk komunikasi dengan World Bank dengan KfW Jerman, ini usaha-usaha kita untuk melakukan pengadaan dan elektrifikasi, ini butuh intervensi secara sistematis kalau perlu law enforcement," jelas Budi.

Menurutnya, alasan mengapa pemda tidak antusias mengembangkan bus listrik karena terlalu nyaman dengan kendaraan konvensional yang murah. Pasalnya, kendaraan listrik apalagi bus itu memang lebih mahal dua kali lipat dari berbasis BBM.

"Saya lihat Bandung dan Bogor sudah mulai dan tanpa dukungan pusat, tapi yang lain boro-boro. BTS saja kita enggak di-support, tapi kita perlu berani otokritik banyak hal-hal yang perlu dilakukan," ujarnya.

Ya pusat kami juga ada yang belum maksimal, ya mohon maaf, tetapi yang namanya BTS, e-mobility, bus listrik itu setiap hari kita omongin dan kita effort," pungkas Budi.