Menimbang Opsi Lockdown untuk Antisipasi Corona, Siapkah Indonesia?
PerbesarVirus corona telah menjelma pandemi yang menjangkiti ratusan ribu orang di dunia. Penularannya yang terjadi begitu cepat itu telah membuat beberapa negara bertaruh risiko untuk melakukan lockdown atau menutup segala akses negara.
Malaysia menjadi negara tetangga Indonesia yang terbaru memutuskan mengambil langkah tersebut. Menyusul Italia, Denmark, hingga Filipina yang telah lebih dulu melakukan upaya serupa.
Lantas bagaimana dengan Indonesia?
Hingga saat ini, dalam rentang waktu sejak dua orang pertama diumumkan Presiden Jokowi positif terjangkit corona, jumlah penderita melonjak jadi 172 orang. Di dalamnya termasuk lima orang yang meninggal, 8 lainnya sembuh, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai bagian 'ring-1' yang turut terkena.
Terkait lockdown, Jokowi sendiri menegaskan hingga saat ini pemerintah belum terpikirkan untuk mengambil langkah tersebut. Pernyataan senada juga disampaikan Menko Maritim dan Investasi merangkap Plt Menhub Luhut Binsar Panjaitan.
"Mengenai lockdown saya kira kita belum berpikir ke situ lah, tiap negara punya masalah sendiri. jadi kalau lockdown sama sekali belum kita pikirkan," ujar Luhut dalam telekonferensi pers, Senin (16/3).
Luhut beralasan, langkah pemerintah sejauh ini--meliburkan sekolah hingga anjuran bekerja dari rumah--cukup sebagai langkah memitigasi penyebaran wabah itu. "Kita masih posisi mana yang masih kita kontrol, misal belajar dari sekolah (diliburkan), ini sekarang telekonferen tidak ketemu banyak di kantor lagi, di BUMN, Maritim dan saya lihat kesadaran semua jajaran itu juga sudah sangat baik," pungkasnya.
Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai, langkah yang disebut Luhut itu memang cukup tepat. "Kebijakan pemerintah saat ini sudah tepat, mengurangi kontak sosial misalnya dengan bekerja dari rumah. Tapi Masyarakat harus benar-benar disiplin," ujar Piter saat dihubungi kumparan, Selasa (17/3).
Hanya saja, menurut dia, langkah antisipasi pemerintah itu bisa jadi hanya mitigasi sesaat. Oleh karena itu, mau tidak mau opsi lockdown tetap harus benar-benar dipersiapkan pemerintah.
Saat lockdown benar-benar dilakukan, pemerintah harus siap menghadapi lumpuhnya perekonomian. Belum lagi masyarakat yang akan kehilangan pendapatan hingga stok pangan yang bakal kesusahan.
"Pemerintah juga jangan menutup opsi lockdown, justru pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk, menyusun rencana matang ketika lockdown bukan lagi sebuah opsi tetapi sudah menjadi keharusan. Ketika itu terjadi pemerintah siap dengan sebuah rencana yang detail. Dampaknya terhadap perekonomian sangat besar, perekonomian lumpuh. Masyarakat yang bergerak di sektor informal akan kehilangan income, supply bahan pokok akan menjadi sangat terbatas," jelas Piter.
Lebih lanjut pilihan untuk lockdown ini, kata Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohamad Faisal, suka tidak suka bakal harus dilakukan demi mencegah kemungkinan terburuk saat wabah meluas. Risiko itu lah yang ia nilai berani diambil banyak negara demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi.
"Apakah lockdown itu akan menurunkan aktivitas ekonomi? Ya jelas akan turun, produksi dan konsumsi akan turun. Tapi kalau ini penurunannya adalah untuk menghindari dari risiko yang lebih besar, ya jadi karena risiko yang lebih besar itu maksud saya kalau wabahnya itu meluas. Jadi saya pikir kalau dengan tujuan ingin menghindari satu kerugian yang lebih besar, ini saya pikir bisa menjadi langkah yang sangat tepat sebagaimana juga yang dilakukan oleh negara-negara yang lain," tegas Faisal, Selasa (17/3).
Lockdown Diprediksi Bikin Inflasi Tembus 6 Persen
Peneliti Indef Bhima Arya juga menilai pemerintah saat ini belum siap untuk melakukan lockdown. Jika langkah itu diputuskan tanpa kesiapan, seperti kesiapan stok pangan misalnya, inflasi hingga 6 persen tak terhindarkan.
"Ketersediaan pangan tentu tidak siap karena sebagian besar kebutuhan pokok disumbang dari daerah luar Jakarta, arus distribusi barang akan terganggu jika lockdown dilakukan. Kelangkaan bahan pokok khususnya jelang Ramadhan akan menyeret kenaikan harga. Inflasi tembus diatas 6 persen merugikan daya beli masyarakat se-Indonesia," ujar Bhima.
Selain itu, ia juga menilai penguncian akses di segala sektor ini akan berdampak kepada hal-hal lain. Mulai dari panic buying, naiknya kemiskinan, hingga anjloknya pertumbuhan ekonomi.
"Kalau lockdown, aktivitas semua perusahaan yang kantor pusatnya di Jakarta akan terganggu. UMKM juga kena imbas paling parah, driver ojol tidak bisa bekerja. Gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan, krisis makin cepat," pungkas Bhima.