Menkes Minta Masyarakat Tak Khawatir, Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik pada 2027

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan tak ada kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada tahun depan. Ia pun meminta masyarakat tak perlu khawatir, sebab pemerintah akan terus mendukung penyelenggara jaminan sosial tersebut.

"Belum ada rencana untuk kenaikan BPJS (Kesehatan). Dan teman-teman nggak usah khawatir, kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusatnya akan support," ujar Budi dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (14/8).

Berdasarkan Buku Nota Keuangan 2 dan RAPBN 2027, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 244, 87 triliun atau 6,0 persen dari belanja negara tahun 2027, tumbuh 1,7 persen dibandingkan outlook tahun 2026.

Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 utamanya direncanakan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 175,09 triliun, terdiri atas belanja K/L sebesar Rp 151,56 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 23,53 triliun.

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: Shutterstock

Dengan anggaran kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat tersebut, target output prioritas pada tahun anggaran 2027, antara lain:

1. Bantuan iuran JKN kepada 96,8 juta penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;

2. Kontribusi bantuan iuran JKN kepada 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);

3. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi 157,1 juta orang;

4. Skrining tuberkulosis bagi 2,9 juta orang;

5. Revitalisasi 14 rumah sakit daerah (skema single year) dan pengadaan alat kesehatan 10 rumah sakit daerah;

6. Bantuan makan bergizi kepada 3,4 juta ibu hamil, 2,0 juta ibu menyusui, dan 6,2 juta balita;

7. Pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) pada 22,8 ribu lembaga;

8. Fasilitas dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada 93.800 keluarga dengan baduta;

9. Fasilitas pemeriksaan 2.248 sampel makanan dan 4.715 sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan; dan

10. Pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans kepada 277 fasilitas pelayanan kesehatan