Menkes Wanti-wanti Realisasi Belanja Kesehatan Nasional Selalu Naik Setiap Tahun

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti realisasi belanja kesehatan nasional yang setiap tahun mengalami kenaikan. Bahkan, dia mengatakan posisi realisasi belanja kesehatan berada di atas Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pertumbuhan belanja nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, ini akibatnya tidak sustain. Ini sama seperti istri kita minta naik belanjanya tiap tahun 10 persen, gaji suami hanya naik 5 persen, contohnya kaya gitu,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (11/2).

Menurut Budi Gunadi, kondisi tersebut disebabkan sistem belanja kesehatan di Indonesia yang masih tidak transparan. Sebab, harga belanja kesehatan ditetapkan supply side, yakni penyelenggara rumah sakit

“Orang disunat di puskesmas bisa Rp 500 ribu, di RSUD bisa Rp 1 juta bisa 100 persen (kenaikannya), RS Swasta bisa Rp 5 juta, bisa 1.000 persen. Obat-obatan harganya bisa 400-300 persen di atas Malaysia. Ini adalah contoh di mana layanan kesehatan itu inflasinya tinggi sekali karena memang informasinya tidak simetris,” katanya.

Adapun sepanjang tahun 2023, realisasi belanja kesehatan nasional Indonesia mencapai Rp 614,5 triliun atau 2,9 persen terhadap PDB. Selama satu dekade, kenaikannya 7,8 persen.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin saat meninjau Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Manukan Kulon, Jalan Manukan Dalam No.12, Manukan Kulon, Kec. Tandes, Surabaya, Senin (10/2/2025). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Untuk itu, dia melihat peran asuransi seperti BPJS Kesehatan dan swasta sangat penting untuk bernegosiasi mengenai harga belanja kesehatan dengan supply side atau dalam hal ini pihak rumah sakit. Namun, dia menilai peran asuransi dalam hal ini masih kecil

“Baru 32 persen dari belanja kesehatan setiap tahun itu dikeluarkan lewat asuransi, itu harusnya naik sampai 80-90 persen sehingga kita bisa memiliki tenaga untuk dorong balik agar harga yang dikasih supply side reasonable,” kata Budi.

Budi menjelaskan nantinya dalam pengeluaran belanja kesehatan dari asuransi porsi pemerintah harus lebih besar. Hal ini bisa diisi oleh porsi BPJS kesehatan yang mengisi 50 persen dari target 80-90 persen tersebut.

“Kita lihat negara di Amerika Serikat kalau asuransinya swasta bisa ada permainannya dengan rumah sakit, dokter, perusahaan farmasi. Yang kena nanti rakyat dan negara karena belanjanya terlalu tinggi,” katanya.