Menkeu: Anggaran Subsidi BBM Rp 502 T Bisa Bangun Ribuan RS dan Ratusan Ribu SD

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Kemenkeu RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengilustrasikan total anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun, bisa membangun ribuan rumah sakit dan ratusan ribu sekolah dasar.

Hal itu ia sampaikan saat Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan Subsidi BBM, Jumat (26/8). Sri Mulyani menyebut, saat ini setidaknya pemerintah telah menggelontorkan Rp 502 triliun untuk menutupi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang melonjak akibat harga minyak ICP yang meningkat.

Di mana, jumlah tersebut telah naik 3 kali lipat dari anggaran awal dalam APBN 2022. Bendahara negara itu pun menggambarkan, dana Rp 502 triliun kalau dialokasikan untuk infrastruktur lain di sektor kesehatan dan pendidikan, bisa membangun 3.333 rumah sakit skala menengah dan 227.886 sekolah dasar.

ilustrasi anggaran subsidi BBM Rp 502 triliun untuk infrastruktur di sektor kesehatan dan pendidikan. Foto: Dok. Istimewa

“Saya berikan ilustrasi, kalo punya uang Rp 502 itu itu kira-kira dapat apa saja? Bisa bikin RS (rumah sakit) sebanyak 3.333, kalo Kemenkes minta uang untuk bangun RS bisa bikin sampe ke pelosok, dan ini kelas menengah ya,” ungkap Sri Mulyani.

“Begitu juga dengan SD (sekolah dasar) akan ada 227.886 sekolah dengan dana 502 T, atau ruas tol itu ada 3.501 km mungkin bisa selesai di seluruh sumatera bahkan lewat, masih belum ada yang tersambung,” tambahnya.

Bahkan, Rp 502 triliun itu juga cukup untuk membangun 41.666 puskesmas seluruh pelosok. Maka dari itu, Menkeu menyebut, dana Rp 502 triliun merupakan angka yang sangat besar untuk digelontorkan dalam APBN.

Belum Cukup, Masih Perlu Rp 195,6 triliun

Pun Sri Mulyani menyebut, dengan asumsi minyak ICP yang terus naik maka anggaran Rp 502 triliun pun tidak cukup untuk menutupi subsidi dan kompensasi energi tahun ini. Bahkan masih ada potensi untuk menambah Rp 195,6 triliun lagi untuk subsidi energi.

“Ini angka sangat besar dan real, ini belum cukup, Rp 502 triliun ini, masih akan potensi nambah Rp 195,6 triliun lagi dengan tren harga minyak dan jumlah volume konsumsi oleh masyarakat,” katanya.

“Ini saya sampaikan hitung-hitungannyake presiden, karena kalau Rp 195,6 triliun tidak kita sediakan di tahun ini maka dia akan ditagih di 2023 APBN kita,” tandas Menkeu.