Menkeu Suahasil Sebut Danantara Independen dari APBN
PerbesarMenteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa Danantara Indonesia, sebagai salah satu instrumen penggerak investasi nasional, merupakan entitas yang independen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Suahasil menyebutkan bahwa pemerintah mengharapkan investasi di dalam negeri bisa tumbuh lebih cepat dengan adanya Danantara, yang menurutnya menjadi institusi yang mengkombinasikan kemampuan negara melalui BUMN dengan peran serta dari swasta.
"Kita harus bersinergi dengan Danantara Indonesia, investment catalyst. Dia sudah jelas, Danantara bukan APBN, tapi Danantara adalah alat negara untuk investasi. Independen, bukan independen terhadap negara, tapi dia lepas dari APBN, dia berorientasi kepada profit dan mendukung program strategis," jelasnya saat Antara Business Forum 2026, Rabu (23/9).
Menurutnya, Danantara dapat menggerakkan sektor swasta sebagai mesin pertumbuhan, mendukung investasi strategis, membangun sinergi untuk program-program prioritas seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, industrialisasi, dan lainnya.
Di sisi lain, Kemenkeu juga memiliki kebijakan lain sebagai penggerak pembangunan, baik itu berupa kebijakan moneter maupun kebijakan sektor keuangan untuk menggencarkan inklusi dan stabilitas keuangan.
Selain itu, pemerintah juga sudah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berisi Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Peran KSSK ini pun didukung oleh Danantara Indonesia.
"Mungkin kalau Ibu Bapak yang memperhatikan berita-berita terakhir di dalam pertemuan KSSK yang terakhir, Danantara juga sudah berdiskusi ikut serta memperkaya perspektif sektor keuangan, karena Danantara sangat-sangat penting di sektor keuangan, namun juga sangat penting bagi sektor rill Indonesia," tutur Suahasil.
Suahasil pun menyampaikan cara kerja kebijakan ekonomi makro Indonesia yang baru melalui kebijakan fiskal yakni mendorong APBN menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan publik, mendorong kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai pertumbuhan melalui 8 kluster prioritas pembangunan.
"APBN terus juga dengan perlindungan sosial untuk masyarakat supaya bisa menjaga income dan mempercepat pertumbuhan serta meningkatkan kesejahteraan," katanya.