Menko Airlangga Kaji Usulan Moratorium Ekspor Kelapa Selama 6 Bulan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantornya, Selasa (6/5/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

Indonesia membuka rencana moratorium atau penundaan sementara ekspor komoditas kelapa bulat selama 6 bulan akibat meroketnya harga kelapa di pasaran hingga Rp 25.000 per butir.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bakal melihat rencana dan mempertimbangkan moratorium ekspor komoditas satu ini.

"Ya nanti kita lihat, tadi ada dari Kepri (Kepulauan Riau) dari Riau. Gubernur beserta seluruh bupati/wali kota salah satunya menanyakan hal tersebut (moratorium ekspor kelapa bulat)," ujar Airlangga ketika ditemui wartawan di kantornya, Selasa (6/5).

Sebelumnya, Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) meminta pemerintah menghentikan izin sementara alias moratorium ekspor kelapa bulat untuk meredam kenaikan harga di pasaran.

Ketua Harian HIPKI, Rudy Handiwidjaja, membenarkan harga kelapa bulat terus meroket setidaknya sejak pertengahan tahun 2024. Kini harganya sudah menembus Rp 25.000-30.000 per butir, dari kondisi normal Rp 8.000-10.000 per butir.

Rudy menyinggung ekspor kelapa bulat dari Indonesia masih bisa dilakukan dengan bebas tanpa adanya kuota bahkan pajak ekspor. Hal ini kemudian, menurut Rudy, membuat pasokan kelapa bulat mayoritas lari ke luar negeri.

"Satu-satunya negara yang masih bisa mengekspor kelapa itu hanya Indonesia setahu saya. Jadi hanya Indonesia saja yang masih mengizinkan regulasinya ekspor bebas untuk kelapa," jelas Rudy kepada kumparan, Sabtu (3/4).