Menkop Teten: 90 Persen Produk Impor di E-commerce Dijual Reseller

Menteri Koperasi dan UKM (MenKop UKM) Teten Masduki bertemu dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Afif Hasbullah di Kantor Kemenkop UKM, Jumat (6/10/2023). Foto: Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimenyebut 90 persen produk impor yang masuk ke dalam e-commerce Indonesia dijual oleh UMKM yang tidak memiliki produk sendiri alias reseller.

Dilansir Antara, Jumat (24/11), Teten bilang pelaku UMKM terpaksa melakukan hal itu karena produk-produknya kalah saing dengan produk luar. Penyebab utamanya adalah produk impor memiliki harga awal yang sangat murah bahkan mendapat subsidi juga.

Ia juga bakal mengatur minimum harga jual di e-commerce. Hal ini dilakukan supaya produk Indonesia dapat bersaing dengan produk luar.

"Setelah kita evaluasi tiga bulan ke depan, perlu ada pengaturan mengenai batas minimum harga yang dijual di e-commerce," kata Teten di Jakarta, Kamis (23/11).

Teten melanjutkan, mayoritas UMKM yang masuk ke pasar digital merupakan reseller yang menjual produk impor. Adapun total UMKM yang sudah masuk ke e-commerce ada 22 juta.

"Kalau (UMKM) kuliner rata-rata punya produk sendiri, tapi kalau yang di sektor consumer goods di luar kuliner, sebagian besarnya impor," ungkap Teten.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat akan bahaya predatory pricing untuk masyarakat. Jokowi juga mengingatkan bahaya penjajahan di era modern.

Jokowi kemudian mengungkapkan adanya sebuah aplikasi yang bisa menjaring 123 juta konsumen hanya dalam hitungan bulan karena pembelian yang masif. Artinya perilaku konsumen sudah dipegang, mau ke mana sudah dipegang, arahnya mau ke mana sudah bisa ditebak. Lebih bahaya lagi 90 persen barang yang dibeli oleh konsumen tersebut adalah barang impor yang harganya murah. Bahkan ada baju yang dijual 5 ribu.

“Artinya ada predatory pricing, bakar uang untuk menguasai data, menguasai perilaku konsumen. Jangan sampai kita terlena. Kita jangan mau penjajahan era modern, kolonialisme di era modern. Kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi,” ungkap Jokowi, Kamis (5/10).

Saat ini, potensi ekonomi digital mencapai sekitar Rp 11,250 triliun. Indonesia didorong untuk menjadi pemain dalam dunia ekonomi digital.

“Sekali lagi aturan mengenai perdagangan digital, pembayaran digital, keamanan data dan juga mobilitas talenta digital kita ini pindah ke mana. Saya ingatkan, hati-hati kita tidak boleh jadi pasarnya saja,” jelas Presiden.