Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membahas transformasi digital pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional bersama eks Perdana Menteri Inggris, Tony Blair .
ADVERTISEMENT
Anas mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Inggris 1997-2007, Tony Blair, di Istana Merdeka, Kamis (18/4). Jokowi dan Tony Blair membahas sejumlah hal strategis, terutama terkait government technology (govtech) alias super apps pemerintah.
“Saat ini Indonesia, sesuai arahan Presiden Jokowi, mengebut transformasi digital. GovTech sudah dibentuk dengan nama INA Digital yang kini sedang menyiapkan integrasi dan interoperabilitas layanan pemerintah," ujar Anas dalam keterangan resmi.
"Bapak Tony Blair mengapresiasi progres transformasi digital pemerintah Indonesia yang sudah sesuai dengan pola-pola di negara yang telah sukses menerapkannya,” tambahnya.
Anas menuturkan, Tony Blair berpengalaman dalam mencermati transformasi digital layanan publik di berbagai negara. Menurut Tony, Indonesia termasuk yang paling atraktif.
“Sebelumnya kami juga telah bertemu kementerian dan lembaga terkait dari negara dengan transformasi digital mumpuni seperti Estonia, Inggris, Australia, hingga Jepang, dan semuanya saya kira sepaham bahwa transformasi digital adalah kunci pelayanan publik,” tuturnya.
Anas memaparkan, Indonesia saat ini berada di titik krusial dalam perjalanan transformasi digital pemerintah untuk menuju layanan digital yang berorientasi ke warga (citizen centric), bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini.
ADVERTISEMENT
Hal ini seiring Jokowi telah meneken Peraturan Presiden 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional pada Desember 2023.
“Perpres itulah yang mengakselerasi integrasi layanan digital. Semua kementerian dan lembaga bekerja menginteroperabilitaskan layanan, dimulai dari 9 sektor prioritas, diantaranya kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, izin keramaian, SIM, digital ID, digital payment, dan layanan digital ASN," jelas Anas.
Sementara sektor lain yang siap menyusul seperti sertifikasi pertanahan, layanan Kementerian Agama, dan sebagainya. Anas memastikan target semuanya tuntas maksimal September.
Anas mengatakan, 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI) tertinggi dari PBB memiliki tim digital pemerintah alias GovTech yang bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standardisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Di Inggris misalnya, lanjut Anas, mereka mengintegrasikan layanan digital hanya lewat satu akses melalui platform Gov.UK. GovTech itulah yang memandu integrasi layanan digital.
“Kita bersyukur karena Presiden Jokowi telah merestui pembentukan GovTech Indonesia sebagai instrumen transformasi digital, terutama mengintegrasikan seluruh layanan digital pemerintah dari ribuan aplikasi menjadi satu portal nasional yang terpadu,” tambah Anas.
Anas menyampaikan terima kasih kepada Tony Blair Institute yang selama ini menjadi mitra kolaborasi dalam pengembangan transformasi digital pemerintah melalui serangkaian diskusi konstruktif diantara kedua belah pihak.
“Dalam perjalanan bersejarah transformasi digital pemerintah ini, kami percaya bahwa banyak yang bisa terus dikembangkan ke depan. Kami berharap Tony Blair Institute terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital dan berbagai inisiatif kunci lainnya,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT