Menpan RB Sebut Penundaan Pengangkatan CASN 2024 Bukan karena Efisiensi Anggaran

Menteri PANRB Rini Widyantini saat memimpin rapat di kantornya, Kamis (6/2). Foto: Dok: Humas KemenpanRb

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini memastikan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 bukan karena efisiensi anggaran, melainkan ada permintaan penundaan dari 213 instansi.

Rini menjelaskan kronologinya bahwa penundaan ini sejatinya untuk melindungi CASN dari berbagai risiko yang ditemui di lapangan yang dapat menyebabkan pengangkatan CASN tidak optimal.

Sebab, biasanya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing seringkali lebih lama dari tanggal pengangkatan atau TMT.

Hal ini ditambah dengan perubahan organisasi kabinet dan pelantikan kepala daerah sehingga memunculkan penyesuaian kembali penempatan pegawai oleh masing-masing Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

"Kita juga menghadapi ada sejumlah Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, saat ini masih terdapat sekitar 213 instansi yang mengusulkan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan dan kebutuhan," ungkap Rini saat konferensi pers, Senin (17/3).

Dengan alasan-alasan tersebut, lanjut Rini, maka pemerintah telah mengambil kebijakan penyesuaian pengangkatan untuk memastikan dampak positif dan manfaat jelas bagi masyarakat serta melindungi CASN.

Seleksi kompetensi CASN Pemkab Banyuwangi. Foto: Dok. Pemkab Banyuwangi

Ditemui usai acara, Rini mengatakan alasan 213 instansi meminta penundaan pengangkatan CASN 2024 yakni karena masalah administrasi, dan kemungkinan jumlahnya akan bertambah.

"Masih ada 213 memang mengajukan penundaan dan sekarang masih akan bertambah. Tapi dengan pengumuman ini mereka juga akan mempercepat," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada kaitannya dengan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah, Rini tidak membenarkan hal tersebut. Sehingga, alasannya murni karena kendala administrasi pada instansi yang bersangkutan.

"Ya kalau itu (efisiensi anggaran) kalau ke kita sih lebih banyak kepada masalah administrasi sih ya. Karena kalau anggaran kan bukan wilayah KemenPAN RB. Jadi yang disampaikan ke BKN lebih banyak masalah administrasi," tegas Rini.

Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) awalnya menetapkan jadwal pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan PPPK baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2 pada 1 Maret 2026.

Konferensi pers pengangkatan CASN 2024 di kantor Kementerian PANRB, Senin (17/3/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Namun, arahan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan simulasi dan formulasi yang telah digodok dalam 2 minggu ke belakang, pengangkatan CPNS dan PPPK akhirnya dipercepat masing-masing menjadi maksimal Juni 2025 dan Oktober 2025.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh merinci kembali alasan 213 instansi meminta penundaan pengangkatan CASN 2024 yang kaitannya dengan masalah administrasi.

"Dari 213 instansi itu yang menyampaikan minta perpanjangan seleksi masih ada, kemudian penundaan seleksi ada, penundaan penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) ada. Itu mereka minta penundaan karena persyaratan-persyaratan belum terpenuhi," tuturnya.

Selanjutnya yaitu karena terdapat beberapa kementerian dan lembaga baru atau memisahkan diri, contohnya Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP, sehingga harus ada pencocokan formasi.

"Jadi penundaan dalam rangka penyesuaian juga mencocokkan dengan formasinya. Ijazahnya, formasinya, dan jenis kompetensinya. Itu yang diajukan pada kami di BKN. Ya serta mencocokkan unit kerjanya," imbuh Zudan.