MenPAN RB Ungkap 2 Juta Honorer Numpuk dan Antre Diangkat Jadi PNS

MenPAN RB Azwar Anas menghadiri acara penghargaan BerAKHLAK Award di Gorontalo. Foto: Kemenpan RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan pihaknya telah mendata jumlah tenaga honorer atau pegawai non-ASN telah mencapai 2 juta orang.

Hal ini, kata Azwar, berdasarkan pendataan Kemen PAN RB per 30 September 2022, sebanyak 2.113.158 tenaga honorer telah mendaftar di aplikasi BKN. Data tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah.

"Kemarin di 2018 sisanya mestinya tinggal 400.000, setelah kita data kemarin masuk angka 2 juta," ungkapnya saat Peluncuran Core Values ASN Berakhlak, Selasa (25/10).

"Kita kembalikan lagi ke kementerian dan lembaga agar yang mengirim bukan lagi satker (satuan kerja), tapi yang mengirim kementerian atau bupati langsung menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak," tambah dia.

Azwar mengungkapkan, hasil pendataan ini menjadi dilema pemerintah lantaran di satu sisi pihaknya menginginkan pegawai ASN berstandar baik, namun ada kendala banyak tenaga honorer yang masih mengantre diangkat jadi ASN.

"Tapi kita ada dilema yang masih jadi PR bagi kita semua, menumpuknya honorer di kantor-kantor kita, non-ASN yang dalam tanda kutip harus kita angkat jadi ASN atau PPPK," ujar Azwar.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

Azwar menjelaskan tenaga honorer yang menumpuk tersebut harus bersaing dengan fresh graduate atau lulusan baru yang juga membeludak hingga 2 juta orang, melalui seleksi terbuka yang rutin dilaksanakan pemerintah.

"Sementara fresh graduate ada lebih dari 2 juta orang yang mereka siap ditampung oleh ASN dengan sistem dan kompetisi yang baru, tapi ada non ASN lama yang antre untuk diangkat," tuturnya.

Dia mencontohkan satu sekolah di pedesaan yang hanya memiliki 1 ASN dan 15 tenaga honorer. Menurut dia, para tenaga honorer ini akan kalah dengan lulusan baru yang memiliki keterampilan lebih unggul.

"Kalau dibuka seleksi terbuka ini kalah dengan anak-anak baru karena lebih IT minded, anak-anak baru tapi tidak ada pengalaman, sehingga begitu diangkat satu tahun setelah itu pindah ke kota sehingga desa kosong kembali," imbuh Azwar.

Sebelumnya, KemenPAN RB masih dalam proses mendata jumlah tenaga honorer. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer alias pegawai non-ASN pada November 2023.

Untuk menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan, para pejabat dan pembina kepegawaian diminta melakukan sejumlah langkah. Salah satunya melakukan verifikasi dan validasi pada data yang sudah masuk dan yang akan dimasukkan ke aplikasi BKN.

"Pendataan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan, bagi instansi pemerintahan pusat dan daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN," kata Azwar Anas dalam surat yang diterima kumparan, Selasa (4/10).