Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Anas memastikan pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS tahun 2023 akan dibuka pada September.
ADVERTISEMENT
Anas menyebutkan, formasi yang disediakan sebanyak 1.030.000 ASN untuk CPNS tahun ini. Namun katanya, proses validasi masih dilakukan hingga kini.
"Sebentar lagi akan disiapkan untuk 2023. September nanti, kan ini masih divalidasi dan seterusnya," ungkapnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Selasa (11/7).
Sementara itu, Anas menyebut CPNS akan kembali dibuka pada tahun 2024. Dia pun sudah menetapkan formasi CPNS kurang lebih 1.030.000 ASN, di mana 80 persen untuk PPPK dan 20 persen untuk fresh graduate.
"Kira-kira komposisinya 80 persen kita selesaikan PPPK, yang 20 dari fresh graduate. Target kita sudah 80 persen diselesaikan tahun 2024, berikutnya fresh graduate bisa 30 persen, PPPK 70 persen," jelasnya.
Dia menilai, porsi 20 persen untuk fresh graduate untuk mengakomodasi harapan publik bahwa pemerintah tidak hanya mementingkan pengangkatan honorer menjadi PPPK.
ADVERTISEMENT
"Di sisi lain honorer kita prioritaskan karena mereka telah mengabdi kepada layanan publik di pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
"Harapan kita daerah dan kementerian lembaga bisa mengoptimalkan formasi yang kita siapkan," sambung Anas.
Sebelumnya, Anas memaparkan angka formasi 1.030.751 masih sebatas usulan. Dengan rincian untuk pusat dibutuhkan CPNS dosen 15.858 orang, CPNS tenaga teknis lainnya 18.595 orang, PPPK dosen 6.742 orang, PPPK guru 12.000 orang, PPPK tenaga kesehatan 12.719 orang, dan PPPK tenaga teknis lainnya 15.205 orang.
"Sementara untuk tenaga daerah, ya, PPPK guru 580.202, PPPK tenaga kesehatan 327.542, dan PPPK tenaga teknis lainnya 35.000. Nah, jumlah alokasi PNS sekolah kedinasan ada 6.259. Sehingga totalnya 1.030.751," ujarnya usai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6).
ADVERTISEMENT
"Ini sementara setelah kita koordinasi di luar yang beberapa instansi pemerintah daerah dan pusat yang kemarin sampai deadline akhir tidak mengusulkan. Tapi nanti akan kami kaji lagi," pungkasnya.