MenpanRB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Masih Tunggu Perpres

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini saat ditemui di Kantor KemenPanRB, Jakarta, Selasa (24/12/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan pemindahan pegawai ASN/PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu instruksi Presiden Prabowo.

Instruksi itu berupa perpres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN. Selain itu, bertambahnya nomenklatur kementerian menjadi 48 dari 34 turut menjadi tantangan tersendiri dalam pengurusan kepindahannya.

"Nah kalau kemarin kan tower-towernya sudah didesain 34 Kementerian, kemudian orang-orangnya juga yang mau berpindah juga kita sudah punya datanya. Tapi kan ternyata dengan adanya pemecahan Kementerian, jadi kita juga harus menanyakan kembali, ini orang-orangnya ke mana," kata dia saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Selain mengenai kapasitas kementerian yang bertambah, pendataan mengenai masih terus dilakukan oleh MenpanRB. Hal ini dilakukan untuk memastikan perhitungan jumlah pegawai ASN yang akan dipindah ke IKN.

Namun ia memastikan dalam waktu dekat belum ada rencana untuk memindahkan pegawai ke IKN karena belum ada data mengenai jumlah ASN usai perpecahan nomenklatur.

"Mungkin dengan jumlah Kementerian yang sebanyak ini, mungkin MenPan harus mengurangi misalnya seperti itu. Jadi sekarang kita belum ada itu, tapi karena itu akan ada kaitannya dengan pemetaan jabatan di Kementerian yang baru," jelas dia.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono atau yang akrab dipanggil Pak Bas melaporkan perkembangan terbaru mengenai persiapan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pak Bas mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung untuk ASN pindah ke IKN. Beberapa fasilitas yang telah disiapkan yaitu hunian, kantor, listrik, hingga ekosistem perkotaan.

"Kami sudah siapkan huniannya, kantornya, airnya, listriknya Kemudian ekosistem perkotaannya, restoran, kios-kios itu juga sudah mulai masuk ke sana," kata Basuki usai acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, di Kantor Bappenas, Senin (30/12).

Tunggu Perpres Prabowo

Menurut perhitungan Rini sekitar 60 orang dari lembaganya akan dikirimkan ke IKN. Lagi-lagi untuk bisa memindahkan para pegawainya dibutuhkan tanda tangan perpres Prabowo.

Prabowo akan memberikan arahan terkait waktu dan kesiapan infrastruktur sebelum memindahkan pegawai CPNS ke IKN.

"Iya, nanti kan arahan presiden kan beberapa waktu mungkin sering mendengar bahwa Presiden berpindah secara politik kan 2028, DPR, MPR, MK, segala macam gitu," kata dia.