MenPANRB soal Reformasi Birokrasi: Cegah Korupsi-Kebocoran Anggaran

11 Desember 2024 11:33 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Acara Satu Dekade Zona Integritas di Hotel Bidakara Rabu (11/12/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Acara Satu Dekade Zona Integritas di Hotel Bidakara Rabu (11/12/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menyebut salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi birokrasi adalah pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, Rini bilang pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi.
“Pak Prabowo Subianto memberikan arahan tentunya terkait dengan reformasi birokrasi salah satunya adalah yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran,” kata Rini dalam Acara Satu Dekade Zona Integritas di Hotel Bidakara Rabu (11/12).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Acara Satu Dekade Zona Integritas di Hotel Bidakara Rabu (11/12/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
“Nah ini tentunya upaya pencegahan korupsi dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” lanjutnya.
Untuk itu, nantinya pelayanan publik berbasis teknologi akan terus didorong agar reformasi birokrasi juga berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Bagaimana pelayanan berbasis teknologi jadi kita terus-menerus kita akan dorong supaya reformasi birokrasi yang akan kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Rini juga bilang birokrasi harus responsif, untuk itu Kementerian PANRB mendorong segala upaya perbaikan pelayanan publik.
“Birokrasi kita tentunya harus lebih responsif kemudian juga bagaimana kita harus melakukan perbaikan-perbaikan di pelayanan publik,” jelas Rini.