Menperin Sebut Aturan Pengadaan Barang & Jasa Mampu Lindungi Industri Nasional

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memberikan keynote speech pada kumparan New Energy Vehicle Summit 2025 di MGP Space, SCBD Park, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Aturan tersebut memberi perlindungan terhadap ekosistem industri nasional.

Agus menjelaskan dalam Perpres baru tersebut, terdapat langkah yang tidak ada dalam regulasi sebelumnya yakni dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah. Dalam aturan baru, terdapat Pasal 66 ayat (2B) yang memberikan langkah positif terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pasal ini adalah pasal afirmatif dan progresif, yang sebetulnya memberikan kesempatan lebih besar bagi industri dalam negeri untuk bisa berpartisipasi dalam government procurement,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Agus juga menyebut keberadaan aturan ini dapat membangun dan menjaga keberlangsungan industri dalam negeri. “Membangun industri manufaktur di sebuah negara tidak semudah membalikkan tangan. Kita bicara soal ekosistem, soal rantai pasok (supply chain). Namun sebaliknya, untuk menghancurkan industri itu bisa sangat mudah. Karena itu, kebijakan ini hadir untuk menjaga keberlangsungan sektor industri dalam negeri,” ujarnya.

Ia juga menyinggung penyebab pemerintah akan melakukan reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukanlah disebabkan oleh kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) maupun tekanan dari perang dagang global. Ia bilang reformasi TKDN memang menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri.

“Jadi, reformasi kebijakan TKDN tidak disebabkan karena kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump atau tekanan akibat perang dagang global akan tetapi berdasarkan kebutuhan industri dalam negeri Indonesia. Kami senantiasa selalu mengikuti kebijakan dan arahan Presiden Prabowo dalam membangun industri manufaktur Indonesia ke depan,” kata Agus.

Agus juga menjelaskan Kemenperin telah memulai reformasi kebijakan TKDN sebelum adanya kebijakan tarif dari Presiden AS Donald TRump. Sejak Februari lalu, Kemenperin telah membahas reformasi tata cara perhitungan TKDN.

Dalam reformasi kebijakan TKDN, Kemenperin mengedepankan perhitungan komponen dalam negeri yang lebih berkeadilan dan sederhana. Langkah ini ditujukan agar tata cara perhitungan TKDN dapat lebih sederhana, hanya memakan waktu singkat dan berbiaya murah.

“Langkah tersebut bertujuan agar semakin banyak produk industri dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN dan dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan reformasi TKDN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat Sarasehan Ekonomi April lalu. saat itu Prabowo meminta TKDN di relaksasi dan diubah menjadi insentif.