Mensos Cuma Kelola Rp 75 T dari Rp 479 T Dana Perlinsos, Sri Mulyani Buka Suara

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Senin (25/3). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan tingginya anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun ini tetapi dana yang dikelola Kementerian sosial hanya Rp 75,6 triliun. Adapun total anggaran perlinsos 2024 mencapai Rp 479 triliun.

“Saya ingin menyampaikan realisasi anggaran perlindungan sosial dan ini yang sering muncul terutama di media-media sosial. Kayaknya menjadi pembahasan banget,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Senin (25/3).

Bendahara negara itu menjelaskan, ratusan triliun anggaran perlinsos terbagi dalam berbagai kategori mulai dari bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Artinya, tak hanya Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Tri Rismaharini yang mendapatkan aliran anggaran perlinsos.

“Kemarin saya dengar bahwa Kementerian sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian sosial hanya bertanggung jawab Rp 75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembako, PKH, dan asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga ikut mengelola anggaran perlinsos sebesar Rp 30 triliun. Dalam hal ini, kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim menggunakan anggaran tersebut untuk membantu siswa hingga mahasiswa yang tidak mampu melalui PIP dan KIP.

Kemudian Kementerian Kesehatan mengelola perlinsos sebesar Rp 49 triliun itu untuk masyarakat miskin yang tidak mampu dalam membayar BPJS Kesehatan.

“Jadi dari Rp 496 triliun itu Rp 49 triliun sendiri untuk pembayaran PBI JKN sebesar Rp 49 triliun. Kemudian yang langsung ke masyarakat desa itu bantuan langsung tunai desa ada Rp 10,7 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya sisa anggaran perlinsos sebesar Rp 330 triliun dialokasikan untuk subsidi energi yakni subsidi BBM, LPG, dan Listrik yang dibayarkan langsung ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Anggaran Rp 330 triliun itu juga digunakan untuk subsidi non energi. Antara lain untuk subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, dan bunga kredit perumahan.

“Di dalam Rp 330 triliun juga masih ada cadangan kalau terjadi bencana, misalnya terjadi gempa bumi dan lain-lain itu kita masukin,” kata Menkeu.

“Jadi untuk supaya masyarakat banyak yang menanyakan Rp 496,8 triliun, Rp 75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan. Sementara sisanya ada di beberapa K/L dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk dari barang listrik, LPH BBM, pupuk, kredit usaha dan kredit perumahan,” tegasnya.

Adapun, realisasi penyaluran anggaran perlinsos hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp 37,9 triliun. Atau baru terealisasi sebesar 7,6 persen dari pagu Rp 496,8 triliun.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengatakan Kemensos hanya mengelola sebagian kecil dari anggaran perlinsos di APBN.

"Sisanya (bansos lain) ya saya enggak ngurusi. Saya ngurusi ini saja mumet, komplain sini-sana. Yang jelas kami enggak berikan (bansos) di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang?" kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII di DPR RI, Selasa (19/3).