Menteri Ara Minta Tambahan Anggaran: Kalau Tidak Program 3 Juta Rumah Gagal

Kunjungan Menteri PKP Maruarar Sirait beserta Plt. Bupati Cianjur Tubagus Mulyana ke Kawasan hunian tetap pascabencana gempa cianjur tahap III, Cianjur Jawa Barat, Kamis (21/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tambah anggaran untuk Kementerian PKP membangun program andalannya, yakni 3 juta rumah untuk rakyat. Ia menegaskan, jika tak ada kesepakatan tambah anggaran, program 3 juta rumah bisa terancam gagal.

"Saya sampaikan terbuka, kalau pakai anggaran ini Rp 5 sekian triliun pasti saya gagal, failed membangun untuk bagaimana memberikan itu semua (program 3 juta rumah). Kan begitu," tegas Menteri Ara saat rapat kerja dengan Komite II DPD RI, di Jakarta, Senin (9/12).

Menteri Ara bilang, besok (10/12) dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Bappenas, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna membuat peta jalan (roadmap) anggaran untuk Kementerian PKP ke depan.

"Besok kita rencananya akan bertemu dengan Menteri Keuangan dan Bappenas, dan BPKP dan Satgas. Kita akan buat peta jalan bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, kira-kira berapa support (anggaran) di 2025 yang bisa kita terima, dengan kondisi itu sekali lagi juga tidak membuat kita menyerah," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada Jumat (15/11) untuk membahas usulan program dan kebutuhan anggaran. Ara meminta tambahan anggaran Rp 48,4 triliun untuk Kementerian PKP, salah satunya untuk pembangunan rumah rakyat.

Ara bilang, saat ini anggaran Kementerian PKP untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun, sedangkan Satgas Perumahan mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan rumah sebesar Rp 53,6 triliun.

Maka, Ara menyebut ada kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun, untuk hal ini Ia mengharapkan dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ungkap Ara seperti dikutip kumparan dari keterangan tertulis pada Sabtu (16/11).