Menteri Ara Usul Orang yang Belum Punya Rumah Masuk Kategori Miskin

18 Desember 2024 14:01 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersalaman dengan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma saat meresmikan pembangunan rumah gratis program tiga juga rumah di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersalaman dengan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma saat meresmikan pembangunan rumah gratis program tiga juga rumah di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengusulkan agar orang yang belum punya rumah masuk ke kategori warga miskin. Usulan itu tercetus setelah bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank) belum lama ini.
ADVERTISEMENT
Dalam pertemuan itu, kata dia, Bank Dunia bahkan mempunyai indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian tertentu saja sudah dianggap masuk kategori miskin.
"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" katanya dalam acara Rakornas Keuangan Daerah Kemendagri di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (18/12).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan
Pada saat yang sama, Ara juga mengusulkan tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Usulan ini telah disampaikan ke Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ara mengatakan program itu akan menyasar MBR yang tersebar di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia. "Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa juga kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat," katanya.
ADVERTISEMENT

Minta Bantuan Bank Dunia

Sebelumnya Ara membuka peluang untuk bisa kerja sama dengan World Bank atau Bank Dunia untuk Program 3 Juta Rumah dalam pertemuan dengan delegasi World Bank, Jumat (13/12).
Pertemuan ini sebagai bagian dari upaya penjajakan peluang kerja sama dalam rangka mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.
"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Maruarar yang akrab disapa Ara tersebut, dalam keterangan resmi Minggu (15/12).
Lebih lanjut Ara dalam acara Rakornas Keuangan Daerah Kemendagri yang juga dihadiri Mendagri mengatakan, Kementerian PKP harus memutar otak untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah. Sehingga dia memadukan hal teknis dengan langkah strategis untuk target ini.
"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," terang Ara.
ADVERTISEMENT
"Yang tadinya bebannya, biayanya untuk membuat rumah, mungkin sekian berkurang sekian juta. Jadi sebenarnya dalam jangka pendek PAD-nya itu mungkin berkurang. Tapi kesempatan rakyat, saya pikir saya baru ketemu beberapa hari lalu dengan World Bank, kalau World Bank itu ya sekian ribu kalori aja orang sudah tidak miskin lagi, Pak Mendagri. Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin," ujar Ara.
"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah," lanjut eks politikus PDIP yang gini gabung Gerindra ini.
"Jadi ini adalah kebijakan Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU, yang sangat prorakyat. Karena rakyat kecil merasa sangat terbantu. Saya yakin Bapak Mendagri juga banyak mendapatkan respons seperti yang saya alami di mana-mana."
ADVERTISEMENT
"Kalau kita turun ke bawah ke masyarakat, mereka sangat gembira dan sangat bahagia. Kemudian tugas kita sebagai penjabat negara adalah mempermudah, mempercepat, mempermurah, Kalau bisa membuat gratis."
"Tentu itulah dalam pikiran kita, bukan untuk mempersulit rakyat, mempermahal dan mempersusah. Tentu sebagai birokrat atau sebagai pemerintah, saya yakin di pikiran Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang menjadi pikiran kita bersama," pungkas Ara.