Menteri ATR/BPN Ajak Erick Thohir Selesaikan Masalah Sengketa Tanah BUMN

9 Juli 2022 17:25
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bagi sertifikat tanah gratis di Desa Jatimelati Bekasi, Rabu (6/7/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bagi sertifikat tanah gratis di Desa Jatimelati Bekasi, Rabu (6/7/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.
ADVERTISEMENT
Pertemuan yang digelar pada Jumat kemarin tersebut sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan aset BUMN, salah satunya yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Kementerian ATR bersama Kementerian BUMN dan KSP, menyusun strategi terkait dengan skema penyelesaian sengketa dan konflik tersebut.
Hadi berharap persoalan tanah tersebut perlahan bisa dicarikan solusinya. Untuk itu dia mengajak Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersinergi mengatasi persoalan tersebut.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"Dalam hal ini, saya melakukan pendalaman dengan konsolidasi antar kementerian/lembaga yaitu dengan BUMN dan KSP. Harapannya kedua pertemuan tersebut akan membuahkan solusi bagi semua pihak, kesejahteraan masyarakat tercipta dan aset BUMN tetap terjaga," kata Hadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/7).
Menteri BUMN, Erick Thohir saat di di Kejaksaan Agung RI, Jakarta pada Senin (27/6/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri BUMN, Erick Thohir saat di di Kejaksaan Agung RI, Jakarta pada Senin (27/6/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Hadi mengajak Menteri BUMN bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga asetnya di lapangan. Sehingga sengketa dan konflik pertanahan bisa dihindari.
ADVERTISEMENT
"Penjagaan aset bisa dengan bekerja sama dengan Polri dan aparat penegak hukum," tuturnya.
Adapun penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia merupakan mandat khusus yang dia terima dari Presiden Jokowi saat melantiknya bulan lalu.
Selain itu, Jokowi juga memberikan mandat agar Hadi melakukan percepatan sertifikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.