Menteri ATR Nusron Larang Pembangunan 3 Juta Rumah di Atas Lahan Sawah

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pembangunan program 3 juta rumah tidak boleh dilakukan di atas lahan sawah. Ia menilai hal tersebut dapat mengganggu produktivitas pertanian dan swasembada pangan.

"Membangun rumah butuh lahan, tetapi ketahanan pangan juga membutuhkan sawah. Apalagi kalau 3 juta rumah itu rumah murah," ujar Nusron kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (18/3).

Menurut Nusron, tanah yang digunakan untuk pembangunan harus diatur dengan ketat agar tidak mengganggu Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan pemerintah.

"Tanah paling murah biasanya sawah. Karena itu, kita harus menertibkan penggunaannya. Lahan murah yang bisa dipakai untuk perumahan harus diatur agar tidak mengganggu LP2B dan ketahanan pangan," jelasnya.

Sebagai solusi, Nusron menawarkan 77.000 hektare tanah terlantar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah. Tanah terlantar adalah lahan yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai hak penguasaannya.

Selain itu, Nusron memastikan akan menyediakan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah andalan Presiden Prabowo. Namun, ia menilai pembentukan Bank Tanah khusus perumahan tidak efektif karena aset yang tersedia masih terbatas.

"Kalau spin-off Bank Tanah hanya untuk perumahan, itu terlalu rumit. Cukup dengan Bank Tanah yang ada sekarang," kata Nusron.