Menteri Basuki: Pemda Lamban Urus Air Bersih dan Sanitasi
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintah pusat mengambil alih penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah. Presiden Jokowi tahun depan akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait air bersih dan sanitasi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Inpres air bersih dan sanitasi ini dikeluarkan pemerintah pusat karena pemerintah daerah dianggap lamban menyelesaikan tanggung jawabnya.
"Sanitasi terutama sanitasi yang baru diresmikan kemarin di Palembang, Jambi, Makassar, Pekanbaru, ada empat, itu sambungan rumah tangganya oleh pemerintah daerah. Ini karena lambat, kita pakai intervensi dengan Inpres," kata Basuki saat ditemui setelah acara Konstruksi Indonesia di Jiexpo, Jumat (3/11) malam.
Adapun kebutuhan anggarannya akan dialokasikan dari pemerintah pusat. Kementerian PUPR mengusulkan anggaran senilai Rp 16,6 triliun untuk menyambung sanitasi dan air bersih ke rumah-rumah warga di 389 kabupaten dan kota.
Sebelumnya pemerintah pusat juga mengintervensi proyek perbaikan jalan daerah dari pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2023, tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Anggaran pemerintah pusat yang digelontorkan pada 2023 sebesar Rp 14,6 triliun.
Di dalam RPJMN 2019-2024 Indonesia menargetkan memasang 10 juta sambungan sanitasi air ke 10 juta rumah sementara baru 3,8 juta yang terpasang, sehingga masih ada gap 6,2 juta yang belum tersambung.
"Itu yang mau didanai oleh Inpres. Karena Bappenas melihat Inpres jalan daerah sangat berhasil sehingga kita mau implementasikan di Inpres air minum dan sanitasi," kata Basuki.