Menteri Basuki: Proyek Ibu Kota Baru & Food Estate Belum Masuk Anggaran 2022

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek pembangunan kampus Politeknik PU di Semarang. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi sinyal adanya sejumlah proyek besar yang tidak masuk dalam pagu indikatif anggaran PUPR di tahun 2022. Kabar tersebut disampaikan Menteri Basuki dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/6).

Proyek tersebut di antaranya adalah pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, pembangunan food estate atau lumbung pangan, serta pembangunan kawasan industri terpadu.

"Bahkan yang namanya pagu indikatif 2022 ini sebetulnya ada catatannya, belum termasuk IKN food estate, belum termasuk kawasan industri terpadu. Tiga hal itu dalam catatan SKB Kementerian Keuangan dan Bappenas," ujar Basuki dalam rapat yang digelar Rabu (2/6).

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Kendati belum masuk dalam daftar rencana anggaran, menurut Basuki, PUPR sudah menyiapkan grand desain IKN atau ibu kota baru. Namun ia tidak merinci lebih lanjut mengenai food estate dan kawasan industri terpadu, lantaran masih menunggu undang-undang rampung digodok di DPR.

"IKN memang kami sedang persiapkan software-nya, tapi menunggu pengesahan undang-undang dan nanti beliau sendiri yang mengumumkan Bapak Presiden. Sekarang ini anggarannya belum ada," jelas Basuki.

Lebih lanjut, ia memberikan gambaran, beberapa desain yang tengah disiapkan tersebut yakni persiapan groundbreaking Istana Negara, jalan, pengairan, hingga drainase.

"Jadi kalau IKN kami sedang persiapkan groundbreaking istana, jalan, air, dan drainase. Itu kami siapkan desainnya saja, menunggu pengesahan undang-undang dari DPR," pungkas Menteri Basuki.

Adapun pagu anggaran indikatif yang diusulkan Kementerian PUPR untuk tahun 2022 yakni sebesar Rp 100,4 triliun. Anggaran ini sedikit berubah dari rencana semula Rp 176 triliun.