Menteri Basuki SMS Sri Mulyani Minta Pencairan Anggaran Perbaikan Jalan

Menkeu Sri Mulyani dan Menteri pupr Basuki Hadimuljono di acara Media Forum yang bertemakan Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku sudah meminta pencairan anggaran perbaikan jalan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lewat SMS. Total anggaran untuk perbaikan jalan-jalan ini disepakati sebesar Rp 32 triliun untuk tahun ini untuk memperbaiki sekitar 8 ribu kilometer jalan.

"Ini sekarang dokumennya di Menkeu, saya sudah SMS beliau. Saya bilang, 'tadi kami sudah usulkan ini, saya mohon supaya ini bisa selesai bulan ini juga, kalau bisa dua minggu ini.' Ini agar kami bisa lakukan pengadaan baik lelang maupun e-katalog," kata Basuki kepada awak media di DPR RI, Rabu (7/6).

Sembari menunggu cairnya anggaran senilai Rp 14,9 triliun, Kementerian PUPR bersama dengan Bappenas akan menyusun prioritas jalan-jalan berikutnya untuk diperbaiki dengan sisa anggaran Rp 18,1 triliun sesuai Inpres no 3 tahun 2023.

Pengendara mobil melintas di antara jalan berlubang yang tergenang air di jalan terusan Ryacudu Jati Agung, Lampung Selatan Lampung, Rabu (3/5/2023). Foto: Ardiansyah/Antara Foto

Sebelumnya, Basuki menjelaskan, anggaran sebesar Rp 14,9 triliun akan digunakan untuk memperbaiki hampir seluruh jalan di Indonesia, termasuk Lampung.

"Saya kira dari Rp 14,9 triliun itu hampir seluruh wilayah Indonesia," kata Basuki di Istana Negara, Senin (15/5).

Basuki menjelaskan, pemerintah masih menyelesaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dia menargetkan, proses penyusunan DIPA akan selesai pada akhir Mei 2023. "Saya targetkan akhir Mei selesai DIPA nya kemudian ditenderkan," terang dia.

Basuki sudah menyiapkan dua skema dalam melakukan tender. Pertama, untuk nominal di bawah Rp 100 miliar akan dilakukan lelang melalui e-katalog. Kedua, melalui tender, jika nominalnya di atas Rp 100 miliar.

Basuki mengeklaim, proses lelang melalui e-katalog hanya memakan waktu sekitar dua minggu. "Sehingga juli nanti sudah ada yang bisa dikerjakan," imbuhnya.

Di sisi lain, kata Basuki, pemerintah pusat akan fokus memperbaiki jalanan kabupaten/kota menggunakan anggaran Rp 14,9 triliun tersebut. Sebab, tidak semua pemerintah kabupaten/kota memiliki kondisi finansial yang bagus untuk memperbaiki jalan rusak.

"Infrastruktur kan mahal, tidak semua kabupaten/kota itu punya finansial kapasitas yang lebih," pungkasnya.