Menteri Dody Minta Tambahan Rp 1.000 T Usai Anggaran PU Dipangkas 80 Persen

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat pada Senin (18/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan meminta tambahan anggaran, setelah ada pemangkasan atau efisiensi 80 persen atau setara Rp 81 triliun, yang membuat anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp 29,5 triliun dalam APBN 2025.

Dody mengungkapkan akan meminta tambahan anggaran jika ada tuntutan yang besar atas kinerja Kementerian PU ke depannya, terlebih ada pembangunan IKN yang masih harus dilanjutkan.

Namun, dia menjamin akan memaksimalkan terlebih dahulu anggaran yang tersedia usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025. Sejauh ini, dia mengakui ada beberapa program kerja yang memang harus dibatalkan.

"Saya adalah orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan dengan apa yang saya punya, kalau sudah maksimal, kemudian tuntutan yang lebih besar, tinggal bilang, Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan apa yang Bapak kasih, saya mau tambahin dong," katanya saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis (6/2).

Saat ditanya berapa rencana penambahan anggaran yang akan diusulkan Kementerian PU, Dody hanya menjawab singkat sambil berkelakar jika diperbolehkan, dia akan meminta Rp 1.000 triliun.

Dody menjelaskan setelah pemangkasan anggaran, Kementerian PU perlu meminta persetujuan Komisi V DPR dalam Rapat Kerja yang dilaksanakan hari ini, baru kemudian meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran.

"Setelah disetujui kan ada usulan khusus tuh, nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa men-support masyarakat luas," jelasnya.

Dalam Rapat Kerja, Dody memaparkan penyesuaian program kerja usai pemangkasan. Pertama, beberapa pembatalan kegiatan fisik, infrastruktur, pembatalan kegiatan fisik single year contract dan multi year contract yang bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat berat, serta penggunaan dana darurat yang efektif dan efisien.

Selain itu, kata Dody, efisiensi juga dilakukan dengan pembatasan perjalanan dinas. Untuk operasional kantor, Kementerian PU juga akan menggunakan paperless office untuk mengurangi belanja alat tulis kantor (ATK). Kegiatan seremonial dan seminar luring juga ditiadakan.

Beberapa hal terkait efisiensi yang akan dilakukan lainnya adalah peniadaan belanja kehumasan, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja nonoperasional.

Dody menjelaskan atas efisiensi tersebut sisa anggaran Kementerian PU saat ini adalah Rp 29,57 triliun. Dari anggaran tersebut, Rp 6 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur prioritas.