Menteri Edhy: yang Diributin Ekspor, Padahal Prioritasnya Budidaya Lobster
PerbesarADVERTISEMENT
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Menteri Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster . Kebijakan Susi Pudjiastuti yang melarang ekspor benih lobster diganti dengan terbitnya Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 dua bulan lalu.
ADVERTISEMENT
Langkah tersebut kemudian menuai kritikan dari banyak pihak, termasuk Susi Pudjiastuti selaku menteri sebelumnya.
Menanggapi hal itu, Edhy Prabowo mengajak masyarakat melihat aturan tersebut tak hanya dari kacamata ekspor semata. Menurut dia, prioritas utama dari kebijakan itu yakni mengenai penguatan budidaya lobster.
Ia menilai, selama ini budidaya lobster terkendala lantaran adanya larangan mengambil benih.
"Prioritas utama itu budidaya, kita ajak siapa saja mau koperasi, korporasi, perorangan silakan yang penting ada aturannya. Pertama harus punya kemampuan budidaya, jangan tergiur hanya karena ekspor mudah untungnya banyak," jelas Edhy melalui keterangan tertulis, Minggu (5/7).
Berdasarkan sudut pandang Edhy, membuka keran ekspor itu justru memperkuat ekonomi nelayan lokal. Selama ini, kata Edhy, ada puluhan ribu nelayan kehilangan pekerjaan akibat adanya larangan menangkap benih lobster.
ADVERTISEMENT
Selain itu, ia menegaskan bahwa eksportir diwajibkan membayar benih milik nelayan di atas harga Rp 5.000 per ekor. Termasuk juga keharusan agar mereka menggandeng para nelayan dalam menjalankan usaha budidaya lobster.
Saat ini, Edhy menilai mengekspor benih lobster itu hanya merupakan langkah opsional agar sisa benih bisa dimanfaatkan. Begitu budidaya telah berkembang, ia mengatakan ekspor tidak dilakukan lagi.
"Kemampuan budidayanya masih belum besar sehingga ada sisa benih, masak iya dikembalikan lagi, bisa rugikan. Sementara ada peluang ekspor, ya sudah ekspor, tapi budidaya tetap jalan. Ini bagian dari proses, kalau budidaya kita sudah kuat, bisa saja tidak ada ekspor benih lagi," pungkas Edhy.