Menteri ESDM Buka Peluang Divestasi 10 Persen Saham Freeport Gratis

Menteri ESDM, Arifin Tasrif (kanan) saat meninjau perkembangan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTPFI) di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Kabupaten Gresik, Jatim, Kamis (4/5/2023). Foto: A Malik Ibrahim/ANTARA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membuka potensi divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen kepada pemerintah bisa gratis.

Divestasi saham tersebut sebagai salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI yang berakhir di 2041, selama 20 tahun alias sampai 2061.

Arifin mengatakan, Holding Pertambangan MIND ID yang akan mencaplok 10 persen saham PTFI itu tidak perlu membayar sepeser pun, alias gratis. Nantinya, MIND ID akan mengempit total 61 persen saham PTFI.

"Jadi tidak keluar duit lagi MIND ID, nanti dihitung dari, ya ada mekanismenya, tapi dapat tambahan share," ungkapnya saat ditemui di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (7/6).

Perpanjangan IUPK tersebut, lanjut Arifin, untuk kepastian kelanjutan produksi PTFI yang masih memiliki cadangan jumbo. Hal ini juga didukung dengan pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter.

Dia menyebutkan, PTFI sudah menggelontorkan investasi setidaknya USD 3,6 miliar untuk pembangunan smelter PTFI di Manyar, Gresik. Smelter tersebut bisa beroperasi sepanjang IUPK perusahaan berlaku.

"Pabrik itu kan bisa umurnya bisa puluhan tahun, kalau misalnya 2041 pabriknya masih gagah-gagahnya, kemudian tidak ada feedstock-nya, ya mati," tegas Arifin.

Adapun pemerintah merestui PTFI bisa mengajukan perpanjangan IUPK lebih cepat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2024. Hal ini agar PTFI bisa mendapat kepastian eksplorasi lanjutan.

"Freeport ingin kepastian, karena sekarang kan dia lagi nambang ni, di bawah-bawah tuh kan nambang sulit, tapi potensi masih besar, tembaga ini komoditas strategis," ungkap Arifin.

Meski demikian, Arifin tidak membeberkan kapan perpanjangan IUPK PTFI rampung dilakukan.

"Sekarang kita lihat perangkat aturannya sudah mendukung apa belum, kalau sudah mendukung, kita bisa consider, supaya ada kepastian dia berinvestasi jangka panjang dan program hilirisasinya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menargetkan pemerintah bisa menguasai 61 persen saham Freeport. Saat ini, pemerintah menggenggam 51 saham Freeport.

“Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” kata Bahlil saat kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, yang ditayangkan secara virtual Kamis (2/5).

Bahlil lalu menceritakan pada 2018 lalu, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36 persen. Lalu menjadi 51,23 persen setelah divestasi saham pada September 2018 lalu melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport senilai USD 3,85 miliar atau hampir Rp 60 triliun.

Ia menjelaskan saat ini saham PT Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp 300 triliun.

“2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagaian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah) beli hampir USD 4 miliar, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu," ujar Bahlil.