Menteri ESDM Pastikan Belum Ada Rencana Kenaikan Harga BBM Pertamax

Petugas mengisi bahan bakar pertamax di SPBU Pertamina. Foto: Dok. Pertamina

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan belum ada rencana menaikkan harga BBM Pertamax dalam waktu dekat, menyusul kenaikan BBM nonsubsidi lain seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex.

Arifin mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam penentuan harga BBM Pertamax. Sehingga, harganya masih ditahan walaupun harga minyak mentah dunia sedang melonjak.

"Pertamax itu kan sebelumnya tidak masuk di dalam yang diatur (pemerintah). Tapi saat ini kita memahami daya beli, untuk sementara ini memang masih dipertahankan," katanya kepada wartawan di JCC Senayan, Rabu (27/7).

Meski begitu, dia mengatakan melambungnya harga minyak yang sempat mencapai USD 117 per barel harus tetap dipantau perkembangannya, walaupun saat ini harga sudah turun mendekati level USD 100 per barel.

"Tapi kita lihat lagi lah perkembangannya (kenaikan harga Pertamax)," tegasnya.

Arifin mengatakan, proyeksi harga minyak oleh pemerintah masih di USD 100 per barel untuk skenario normal. Sementara itu, asumsi untuk skenario terburuk yaitu USD 275 per barel.

"Ada dua skenario, normal kan USD 100 per barel. Kalau worst case bisa USD 200 per barel. Nah ini yang harus diantisipasi. Makanya (penyaluran BBM subsidi) harus tepat sasaran," tuturnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif berkunjung ke Blok Rokan di Riau. Foto: Kementerian ESDM

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan harga jual seluruh BBM milik Pertamina sangat jauh dari harga keekonomian. Hal ini bergantung kepada harga minyak Brent yang diprediksi mencapai USD 127 per barel di tahun ini.

Untuk BBM Pertamax, dia berkata harganya masih dipatok Rp 12.500 per liter, jauh dari harga kompetitor sudah menembus Rp 17.000 per liter. Sementara harga pasar atau keekonomian sudah menembus Rp 17.950 per liter.

Meski begitu, dia memastikan belum ada kenaikan harga Pertamax. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi lonjakan beban subsidi pemerintah imbas dari pergeseran konsumsi kepada BBM subsidi.

"Kita ini masih menahan dengan Rp 12.500. Karena kita pahami kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini maka kemudian shifting ke Pertalite akan terjadi dan ini akan menambah beban negara," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (6/7).