Menteri ESDM: Pensiunkan PLTU Tak Akan Rugikan Pemilik Pembangkit

Foto udara progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (16/11/2021). Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tak akan merugikan pemilik. Alasannya, karena aset PLTU akan dibeli dan dioperasikan lebih cepat agar segera pensiun.

Setelah itu, PLTU yang pensiun akan digantikan dengan pembangkit yang ramah lingkungan. Tujuannya, mengurangi emisi karbon di masa mendatang.

Jika masa operasional PLTU itu masih tersisa 15 tahun lagi, kata Arifin, pemerintah akan mempercepat masa pakainya menjadi beberapa tahun saja. Selisih itulah yang akan diganti pemerintah alias dikompensasi ke pemilik.

"Misal, bisa dipercepat lagi tidak menjadi 3 tahun? Nah 3 tahun itu kompensasinya apa? Kita akan melihat nilainya saat ini berapa dan saat tiga tahun berapa jadi intinya harus ada keterbukaan berdasarkan best practice yang ada," jelas Arifin.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (23/12/2022). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Arifin juga menyinggung program lain terkait pembangkit dengan tujuan yang sama menurunkan emisi yakni dengan mengkonversi pembangkit tinggi emisi dengan yang rendah emisi misalnya mengkonversi pembangkit berbahan baku BBM dengan gas.

Pada Kamis (16/2), Kementerian ESDM meresmikan kantor sekretariat tim kerja Just Energy Transitions Partnership (JETP), yang siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi. Salah satu tugas Tim Kerja JETP enam bulan ke depan adalah menyelesaikan roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara.

"Timeline penghapusan PLTU akan kita buat, menunya sudah ada, nanti dipilih mana-mana dulu yang paling aplikatif, paling implementable. Nanti jika sudah dipensiunkan akan diganti dengan pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih," jelasnya.

Untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan, Arfin mengatakan Pemerintah nanti akan memilih PLTU yang berada di wilayah produksi listriknya berlebih yang sudah tidak efisien dan pembakaran yang sudah tidak sesuai kriteria awal.

"Nanti akan dipilih wilayah mana yang produksi listriknya yang berlebihan, unit yang sudah tidak efisien karena yang tidak efisien juga konsumsi bahan bakarnya pasti boros, kalau pembakarannya sudah tidak seperti awalnya otomatis energi yang dihasilkan juga tidak lagi seoptimal pada awalnya," ungkap Arifin.

Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan USD20 miliar atau sekitar Rp 302 triliun (kurs Rp15.100) dalam program JTEP dari sejumlah negara maju. Pendanaan itu beragam bentuknya, dari hibah, pinjaman hingga bantuan. Mempensiunkan PLTU merupakan bagian dari program ini untuk menurunkan emisi.