Menteri ESDM soal Usul DPR Hapus Listrik 450 VA: Masukannya Kurang Pas

16 September 2022 17:09
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (9/9/2022). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (9/9/2022). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif merespons negatif usulan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah agar pemerintah menghapus golongan listrik 450 VA untuk masyarakat miskin.
ADVERTISEMENT
Arifin mengatakan, hingga kini pemerintah belum ada kesepakatan bahkan pembahasan apa pun mengenai isu penghapusan golongan listrik daya terkecil tersebut.
"Biasanya mekanisme itu kan harus dibahas dulu menteri terkait, baru kemudian sampaikan persetujuan jadi ada mekanismenya. Makanya kaget juga minggu lalu, ada statement kayak gitu dan enggak tau sumbernya dari mana," kata dia saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/9).
Selain itu, Arifin juga berkomentar mengenai alasan Said Abdullah bahwa kebijakan ini dinilai dapat menjadi solusi oversupply atau kelebihan pasokan listrik yang sedang dialami PT PLN (Persero).
Namun, dia menegaskan kebijakan tersebut kurang cocok karena dapat memberatkan masyarakat yang harus pindah daya ke 900 VA. Terlebih di saat pemerintah baru saja menaikkan harga BBM.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"Tapi kan biayanya yang 900 VA. Ya otomatis pembayarannya yang mengikuti 900 VA. Nah itu kan enggak jelas. Mungkin masukannya kurang pas apalagi dikemukakan pada saat saat seperti ini. Jadi sensitif," tuturnya.
Petugas PLN mengganti meteran listrik di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Rabu (15/5/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Petugas PLN mengganti meteran listrik di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Rabu (15/5/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Di sisi lain, lanjut dia, sejauh ini pemerintah telah berupaya menyalurkan subsidi energi, terutama listrik, dengan lebih tepat sasaran. Namun, dia mengelak jika upayanya harus dengan menghapus golongan listrik.
Menurut Arifin, penataan data penerima subsidi akan terus dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui penyelarasan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kita sudah ada datanya tapi harus kita update lagi. Karena dengan kejadian COVID-19 terus dengan kejadian sekarang ini ada perubahan nah itu harus kita update," pungkasnya.
Sebelumnya, Said menyarankan agar listrik untuk kelompok masyarakat miskin dinaikkan dari 450 VA menjadi 900 VA. Langkah ini dinilai bisa menyelesaikan masalah oversupply yang kerap dihadapi PT PLN (Persero).
ADVERTISEMENT
"Banggar hanya menetapkan kebijakan umumnya saja karenanya hanya membahas subsidi energi dan nonenergi. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam rapat panja kemarin bahwa jumlah pelanggan listrik 450 VA sebanyak 9,55 juta pelanggan yang masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), sementara yang tidak masuk DTKS jumlahnya 14,75 juta pelanggan," katanya kepada kumparan, Selasa (13/9).