Menteri KP: RI Akan Punya 8,4 Hektar Kawasan Konservasi Akhir 2022

14 November 2022 11:56 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Undip Semarang, Selasa (20/9). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Undip Semarang, Selasa (20/9). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyebut Indonesia akan memiliki 8,4 juta hektar kawasan konservasi pada akhir tahun. Proyek ini merupakan bagian dari komitmen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung agenda global pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru.
ADVERTISEMENT
“Pada akhir tahun, Indonesia akan memiliki total 8,4 juta hektar kawasan konservasi atau setara dengan 7 persen dari total perairan di Asia. 2,5 juta hektar akan diberdayakan untuk hutan mangrove,” tutur Trenggono dalam konferensi peluncuran Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional, Senin (14/11).
Ia menyebut pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri, termasuk dengan PBB untuk mewujudkan komitmen tersebut. Selain melestarikan mangrove dan ekosistem laut, pemerintah juga memiliki visi untuk mengurangi sampah laut.
“Kami telah menetapkan proyek ambisius untuk mengurangi sampah laut memulihkan dan melestarikan mangrove dan ekosistem laut lainnya dan menit kegiatan studi keberlanjutan sebagai tujuannya adalah untuk memajukan kemajuan pencapaian agenda nasional kemitraan pada pilar utama kami,” tutur Trenggono.
ADVERTISEMENT
Seekor bekantan (Nasalis larvatus) berada di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (20/10/2022). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto
Trenggono mengatakan pemerintah akan mulai mengawasi aktivitas kelautan yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan yang berlebihan. Ia menyebut saat ini pemerintah mulai memisahkan kesehatan investasi laut dan infrastruktur yang berfokus pada masyarakat dan konservasi, restorasi dan perlindungan ekosistem laut.
Ia juga menyampaikan, pemerintah memiliki fokus untuk mengembangkan blue food atau ketahanan pangan makanan laut. Sakti menyebut pengembangan ini merupakan program ekonomi biru untuk menghadirkan laut sehat guna mendorong produk perikanan sebagai solusi ketahanan pangan dunia.
Blue food berkontribusi terhadap konsumsi protein hewani dalam negeri juga secara ekonomi karena merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir dan memberikan kesempatan kerja bagi 5 juta orang pada tahun 2021,” ujarnya.
Ia menyampaikan kembali komitmen pemerintah Indonesia buat memperkuat adaptasi dampak perubahan iklim, termasuk melindungi mangrove dan melindungi sumber daya.
ADVERTISEMENT
“Saya senang melihat kemitraan ini menyatukan pemerintah Indonesia, PBB, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pencapaian agenda nasional yang lebih berkelanjutan, demi kesejahteraan rakyat ke depannya,” tutupnya.