Menteri KP Trenggono Sebut RI Bisa Raup Rp 67 Triliun dari Ekspor Pasir Laut

Ilustrasi tambang pasir laut. Foto: Shutterstock

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Indonesia bisa mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 67 triliun dari kebijakan ekspor pasir laut. Nilai tersebut lebih tinggi dari pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 senilai Rp 6,2 triliun.

“Satu contoh dari PP sudah kita terbitkan kalau seandainya 1 miliar kubik saja berhasil kita rilis untuk kepentingan reklamasi itu negara akan memperoleh Rp 67 triliun. Wah saya berpikir kalau Rp 67 triliun itu 10 kali anggaran KKP loh. KKP saja (anggaran) Rp 6,2 triliun,” kata Trenggono dalam rapat besama Komisi IV DPR RI, Rabu (20/11).

Kebijkan mengenai ekspor pasir laut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Adapun peraturan turunan dalam kebijakan tersebut yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 tahun 2024 dan Permendag Nomor 21/2024.

Dalam kesempatan tersebut, Trenggono menjelaskan nilai Rp 67 triliun ini dapat digunakan mensejahterakan nelayan. Apalagi, kata Trenggono, pendapatan nelayan di Indonesia masih di bawah upah minimum regional (UMR).

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

"Sudah 79 tahun merdeka nilai tukar nelayan segitu saja. Nilai tukar itu angka sejumlah rupiah yang digunakan untuk modal ditambah pendapatan, dia dibagi pengembalian modal tentu dengan bunga, ditambah biaya hidup harian dia. Sama dengan saya hitung di bawah UMR bahkan minus,” ujar Trenggono.

Trenggono menuturkan pihaknya juga telah belajar dari beberapa negara untuk mengetahui bagaimana caranya mensejahterakan nelayan.

"Saya sudah belajar di New Zealand, di Norwegia itu hanya satu intervensi pemerintah. Jadi kalau sifatnya masyarakat yang meningkat produktivitas ya intervensi pemerintah. Saya sudah buat modelnya di Kampung Binyeri, kampung nelayan modern yang kita buat," tutur Trenggono.